Home »

Depok

PPDB 2018

Ratusan Orangtua Siswa Miskin di Depok Protes Anaknya Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri

Ratusan orangtua siswa miskin yang anaknya ditolak di SMP Negeri di Depok mendatangi kantor Wali Kota Depok.

Ratusan Orangtua Siswa Miskin di Depok Protes Anaknya Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Ratusan orangtua siswa miskin yang anaknya ditolak di SMP Negeri di Depok, dalam proses PPDB SMP 2018, menggeruduk Balai Kota Depok atau Kantor Wali Kota Depok, Rabu (11/7/2018) pagi. 

RATUSAN orangtua siswa miskin yang anaknya ditolak di SMP Negeri di Depok, dalam proses penerimaan siswa didik baru (PPDB) SMP 2018, menggeruduk Balai Kota Depok atau Kantor Wali Kota Depok, Rabu (11/7/2018) pagi.

Mereka yang kebanyakan ibu-ibu itu menggelar unjuk rasa di depan gerbang Balai Kota Depok.

Para ibu menuntut anak mereka atau siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dapat diterima di SMP Negeri di Depok.

Dalam unjuk rasa ini para ibu didampingi aktivis dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok.

Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya menyatakan bahwa penolakan terhadap siswa miskin adalah pelanggaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Pasal 19.

Sebab dalam Permendikbud pasal tersebut menyatakan bahwa kuota 20 persen bagi siswa miskin adalah kuota paling sedikit atau minimal. Namun fakta di lapangan, Pemkot Depok justru menetapkan kuota itu adalah kuota maksimal.

Dimana jika sekolah sudah menerima siswa miskin sebanyak kuota 20 persen, maka sekolah menolak siswa miskin lainnya.

"Hal itulah yang tidak benar dan telah dilakukan Pemkot Depok. Pemkot Depok telah memelintir kuota paling sedikit 20 persen bagi siswa miskin menjadi paling banyak atau maksimal 20 persen," kata Roy Pangharapan, kordinator aksi dalam orasinya di unjuk rasa itu, Rabu.

Karenanya kata Roy, para orangtua siswa miskin menuntut Pemkot Depok menerapkan Permendikbud secara benat agar anak mereka, tetap dapat bersekolah di SMP Negeri di Depok.

Sebab, semua sekolah negeri di Depok berpatokan hanya memberi kuota 20 persen bagi siswa miskin. Padahal sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Pasal 19, kuota 20 persen itu adalah kuota minimal atau paling sedikit.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help