Home »

Depok

Praktek Percaloan PPDB di Depok, Rampok Jatah Siswa Miskin

Jual beli bangku sekolah, untuk tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri di Kota Depok disinyalir sangat marak.

Praktek Percaloan PPDB di Depok, Rampok Jatah Siswa Miskin
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). 

PRAKTEK percaloan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 atau jual beli bangku sekolah, untuk tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri di Kota Depok disinyalir sangat marak.

Hal itulah, yang diduga membuat setiap SMP Negeri di Kota Depok hanya menyediakan kuota paling banyak 20 persen bagi siswa miskin, dan tidak mengikuti aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kuota siswa miskin seharusnya adalah paling sedikit 20 persen.

Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7).
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Hal itu dikatakan Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, saat mendampingi ratusan ortu siswa miskin berunjuk rasa ke Pemkot Depok, Rabu (11/7/2018).

"Dugaan saya, seperti itu. Salah satunya karena praktek percaloan, maka hak siswa miskin dihilangkan," kata Roy kepada Warta Kota, Rabu.

Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7).
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Roy mengaku sangat paham adanya beberapa pihak yang dekat dengan pejabat di Disdik atau pihak sekolah negeri di Depok yang, menjadi calo PPDB dari tahun ke tahun.

"Saya paham soal ini. Makanya saya gak akan mundur sedikitpun untuk membela dan menuntut hak warga miskin," kata Roy.

Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7).
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Menurut Roy, praktek percaloan atau jual beli bangku sekolah dalam PPDB 2018 di Depok tergolong dilakukan sangat rapi. Sehingga kata dia cukup sulit dibuktikan meskipun bukan hal yang tak mungkin ditemukan bukti.

Penelusuran Warta Kota, praktek percaloan PPDB 2018 memang masih santer dan terjadi di Kota Depok.

Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7).
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Untuk satu bangku SMP Negeri yang dianggap favorit seperti SMPN 1 Depok misalnya, satu bangku sekolah dijual seharga Rp 8 Juta yang dianggap harga pasaran.

Dana itu, nantinya sebagian diberikan ke pihak oknum sekolah atau panitia PPDB di sekolah, dan sebagian lagi dinikmati orang yang membawa siswa yang membayar untuk bangku sekolah tersebut.

Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7).
Unjuk rasa ratusan ortu siswa miskin di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, Rabu (11/7). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)
Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help