Home »

Depok

PPDB 2018

Perwakilan Ortu Siswa Miskin di Depok yang Berunjuk Rasa Pilih Walk Out

Sejumlah perwakilan orangtua siswa miskin yang berunjuk rasa di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri, terpaksa walk out.

Perwakilan Ortu Siswa Miskin di Depok yang Berunjuk Rasa Pilih Walk Out
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ratusan orangtua siswa miskin yang anaknya ditolak di SMP Negeri di Depok, dalam proses penerimaan siswa didik baru (PPDB) SMP 2018, menggeruduk Balai Kota Depok atau Kantor Wali Kota Depok, Rabu (11/7/2018) pagi. 

SEJUMLAH perwakilan orangtua siswa miskin yang berunjuk rasa di Balai Kota Depok karena anak mereka ditolak di SMP Negeri di Depok, terpaksa walk out, saat mereka diterima perwakilan pihak Pemkot Depok di ruang pertemuan Balai Kota Depok, Rabu (11/7/2018) siang.

Mereka walk out atau meninggalkan ruang pertemuan karena pihak yang menerima mereka dianggap tidak kompeten untuk membahas tuntutan mereka.

Tuntutan mereka adalah agar siswa miskin di Depok diterima di SMP Negeri di Depok, berdasar Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

"Kami terpaksa walk out, karena yang menerima kami bukan pejabat yang kompeten. Kami maunya Kepala Disdik Depok atau Kabidnya yang menerima dan mendengar tuntutan kami," kata Roy Pangharapan, kordinator aksi, Rabu (11/7/2018).

Karenanya Roy mengaku bahwa para ortus siswa miskin yang ia dampingi akan kembali menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama pada Senin (16/7/2018) mendatang.

Tuti, warga Tapos Depok, salah seorang pengunjuk rasa mengatakan ditolaknya siswa miskin di SMP Negeri di Depok karena di jalur non akademik yang seharusnya dipergunakan untuk warga miskin banyak yang dipergunakan oleh oknum tertentu termasuk adanya kerjasama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD dan instansi lainnya di Kota Depok.

Seharusnya, kata Tuti, mereka yang mampu tidak perlu lagi menggunakan jalur khusus agar anaknya bisa sekolah di SMP Negeri.

"Berikan hak warga miskin dan jangan rampok hak kami. Sebab kami benar-benar tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anak kami di swasta," katanya.

Menurutnya kisruh penerimaan siswa miskin melalui PPDB di Depok ini selalu terjadi hampir setiap tahun.

"Dan tetap saja tidak ada pembenahan oleh Pemkot Depok," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help