PPDB 2018

KPAI: PPDB 2018 Langgar Hak Anak Tuk Dapat Pendidikan di Sekolah Negeri

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 sedikit banyak telah melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.

KPAI: PPDB 2018 Langgar Hak Anak Tuk Dapat Pendidikan di Sekolah Negeri
Istimewa
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 ini sedikit banyak telah melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri.

Menurut Retno hal itu dikarenakan sejumlah faktor diantaranya minimnya sosialisasi ketentuan dalam PPDB 2018 ini.

Ia mengatakan sistem zonasi dalam PPDB kali ini sebenarnya merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional.

"Niat baik ini tentu perlu diapresiasi. Namun sayangnya, dalam prakteknya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat," katanya, Rabu (11/7/2018).

Sistem zonasi, kata Retno, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi.

Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. 

Nilai UN  dalam system zonasi bukan untuk membuat rangking  masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Sehingga tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya.

KPAI mengapresiasi kebijakan Mendikbud RI terkait system zonasi, karena Permendikbud 14 Tahun 2018 tentang PPDB, memiliki keberpihakan pada kelompok miskin yang kerap memiliki keterbatasan, nemiliki niat baik  mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi, momentum pemerintah daerah lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah-sekolah di wilayahnya dan anggaran pendidikan tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit, karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak

Namun kata Retno, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis berbagai kasus PPDB yang terjadi di banyak daerah dan diberitakan di berbagai media massa.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help