Lima Catatan YLKI untuk Perhubungan Nasional

Kecelakaan dua buah Kapal Motor dalam sebulan terakhir, menjadi catatan penting pemerintah.

Lima Catatan YLKI untuk Perhubungan Nasional
Istimewa
Kapal feri Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, dikabarkan tenggelam, Selasa (3/7/2018) siang. 

KECELAKAAN dua buah Kapal Motor dalam sebulan terakhir, yakni Kapal Sinar Bangun 5 di perairan Danau Toba, pada H plus 3 Lebaran, Senin (18/6/2018) dan Kapal Motor Lestari Maju di Selat Selayar, Sulawesi Selatan pada Senin (2/7/2018) menjadi catatan penting pemerintah.

Hal tersebut dinilai Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menunjukkan masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dirinya pun menyampaikan lima catatan penting atas buruknya pelayaran nasional.

"Catatan pertama adalah pengawasan. Kejadian ini karena kurang pengawasan atau mungkin memang tidak ada pengawasan. Bagaimana ada pengawasan, jika kapal Sinar Bangun 5 yang hanya berkapasitas 43 orang, ternyata memuat lebih dari 200 orang? Juga kapal yang tenggelam di perairan Selayar, tenggelam karena over kapasitas," jelasnya dihubungi pada Minggu (8/7/2018).

Catatan kedua terkait minimnya infrastruktur transportasi di sektor transportasi, khususnya sektor pelayaran rakyat. Terbukti rata-rata kapal yang digunakan adalah jenis kapal kayu, yang jauh dari standar kelaikan.

Sudah tidak standar, memuat melebihi kapasitas yang ditentukan pula. Aspek keselamatan benar-benar dicampakkan ke comberan. Selain kapal yang tidak terstandardisasi, awak kapal pun tidak tersertifikasi pula, termasuk nakhoda.

"Kemana syahbandar, kapal berlayar tanpa mengantongi surat laik layar, baik kapalnya dan atau awak kapalnya," jelasnya.

Sedangkan catatan ketiga adalah Patut diduga kuat karena masih maraknya tindakan koruptif, kolutif dan pungli di sekitar pelabuhan. Kongkalikong antara kepala pelabuhan dengan pemilik kapal, atau nakhoda; seolah menjadi rahasia umum.

Praktik inilah yang kemudian menjadi legitimasi standar keselamatan di sektor pelayaran di Indonesia nyaris nihil, khususnya yang berbasis pelayaran rakyat. Manifes penumpang kapal menjadi tidak jelas, bahkan tidak ada sama sekali.

"Bahkan angkutan pelayaran yang dikelola PT ASDP pun mulai menunjukkan gejala yang sama," jelasnya.

Sementara catatan ke empat, pelayaran yang dikelola PT ASDP, menurutnya menunjukkan gejala kemunduran, khususnya dari sistem ticketing. Pada era 2016, sistem ticketing di PT ASDP sudah cukup baik, sudah berbasis elektronik.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved