Pengunjuk Rasa di Balai Kota : 'Bib Anies Jangan Muna Dong'

“Seharusnya pak Anies menghentikan total proyek reklamasi dengan tidak mengeluarjan regulasi yang melegitimasi proyek tersebut dan membentuk tim

Pengunjuk Rasa di Balai Kota : 'Bib Anies Jangan Muna Dong'
istimewa
Forum Ummat Islam Revolusioner (FUIR) menggeruduk Balaikota, Jumat (6/7). 

SEJUMLAH warga yang menamakan diri Forum Ummat Islam Revolusioner (FUIR) menggeruduk Balaikota, Jumat (6/7/2018).

Mereka mendesak Gubernur DKI, Anies Baswedan membongkar ratusan bangunan di pulau reklamasi yang sebelumnya telah disegel Pemprov DKI.

Mereka membentangkan spanduk, antara lain bertuliskan "Bib Anies, Jadi Pemimpin Jangan Muna Dong. Konsisten Saja dengan Janji Hentikan Reklamasi"

Koordinator Aksi FUIR, Riswan Al Afghani mengatakan seharusnya Gubernur DKI, Anies Baswedan tidak mengeluarkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir dan Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja.

Baca: Ditanya Soal Maju di Pilpres 2019, Anies Baswedan: Jangan Salat Sebelum Azan

Baca: Operasi Cipta Kondisi: Polda Metro Jaya Menangkap 387 Orang, Dua Ditembak Mati

Baca: Sam Aliano Ingin Memperistri Janda Ahok, Warganet: Katanya Orang Kaya, Kok Hobinya Barang Bekas?

“Seharusnya pak Anies menghentikan total proyek reklamasi dengan tidak mengeluarjan regulasi yang melegitimasi proyek tersebut dan membentuk tim yang mengurus hal tersebut,” ujar Riswan dalam orasinya.

Mereka menilai penyegelan terhadap ratusan bangunan di Pulau D bukanlah satu penghentian proyek reklamasi. Namun perbaikan administrasi.

“Dihentikan hanya menyalahi administrasi. Penyegelan yang dilakukan pak Anies bukan penghentian proyek reklamasi. Setelah administrasi beres, maka bisa dipastikan pembangunan di pulau reklamasi berlanjut,” jelasnya. 

Karena itulah, Dikatakan Riswan, FIUR menantanb Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk membongkar bangunan yang telah disegel tersebut.

Mengingat sanksi pembongkaran kerap dilakukan kepada warga terhadap bangunannya yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kepada rakyat kecil bisa dibongkar kenapa bangunan di pulau reklamasi hanya disegel?,” tanyanya.

Baca: Anies Pakai Batik Naga saat Segel Pulau Reklamasi, Apa Maknanya?

Baca: Penyegelan Pulau Reklamasi Tanpa Perlawanan, Awak Media Sempat Diminta Tak Meliput

Seperti diketahui sebelumnya Pemprov DKI telah menyegel 932 bangunan di Pulau C dan D pulau reklamasi pada Kamis (7/6) lalu.

Penyelegelan dilakukan lantaran ratusan bangunan yang ada dilahan tersebut tidak memiliki ijin mendirikan bangunan.

Sebanyak 932 bangunan yang disegel terdiri dari tempat tinggal, rumah kantor (rukan) dan rumah kantor yang juga tempat tinggal. 

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help