Kemendagri Tegaskan Tak Akan Ganti M Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jabar

Perwakilan massa aksi 67 'Tegakkan Keadilan' telah selesai berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan

Kemendagri Tegaskan Tak Akan Ganti M Iriawan Sebagai PJ Gubernur Jabar
Warta Kota/Rangga Baskoro
Perwakilan massa aksi 67 'Tegakkan Keadilan' di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jumat (6/7). 

PERWAKILAN massa aksi 67 'Tegakkan Keadilan' telah selesai berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Hasilnya, Kemendagri tetap mempertahankan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Shabri Lubis yang memimpin perwakilan massa aksi 67, mempertanyakan pengangkatan Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar lantaran dianggap melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Pertama (menanyakan) berkaitan dengan pengangkatan Iwan Bule sebagai PJ Gubernur Jabar. Ini apa maksudnya? Sedangkan di aturan UU Kepolisian melarang soal itu, dia kan (polisi) aktif," kata Shabri di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Baca: Irwandi Yusuf Akhirnya Diboyong ke KPK Bersama Bupati Bener Meriah

Baca: Siang Hari, Kotak Amal di Musala di Depok Dibobol Maling

Persoalan kedua yang ditanyakan perwakilan massa ialah soal tercecernya ribuan KTP Elektronik di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Mereka mengkritik kinerja Kemendagri.

"Kemudian soal KTP tercecer, KTP jutaan orang belum dapat KTP sampai sekarang. Ini kinerja Kemendagri kita ingatkan dan nasihati. Jadi pelanggaran itu mesti disikapi dengan jelas" tegas Shabri.

"Pemaksaan seperti itu akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat, ini bahaya," sambung dia.

Sementara Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, mengatakan tidak akan mengganti Iriawan sebagai PJ Gubernur Jabar. Pasalnya pengangkatan Iriawan diklaim telah sesuai undang-undang.

"Secara hukum tidak ada dasarnya untuk kita ganti. Kecuali ada pelanggaran hukum. Hari ini belum pernah ada laporan. Saya kira ini soal konunikasi saja. Jadi sah secara hukum Komjen Iriawan menjabat sebagai Pj Gubernur," terang Bahtiar.

Sebelum diangkat sebagai Pj Gubernur Jabar, Iriawan menjabat Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau setingkat pejabat eselon I. Karena itu, kata Bahtiar, pengangkatan Iriawan telah sesuai prosedur.

Baca: Partai Gerindra Duga Kemenangan Ridwan Kamil karena Iriawan Diangkat Jadi Pj Gubernur Jabar

Baca: SBY Tidak Takut Ditangkap Setelah Bongkar Kegiatan Iriawan Geledah Rumah Dinas Deddy

Bahtiar mengaku senang dapat berdialog dengan para ulama dari perwakilan ormas. Dalam pertemuan itu, pihaknya melihat ada respon positif.

"Paling tidak kita sudah menjelaskan. Responnya positif. Kita dialog baik-baik saja, aspirasinya kami dengarkan," tuturnya.

Usai bertemu, KH Shabri dan Bahtiar tampak berkomunikasi secara hangat. Bahkan keduanya tampak saling berpelukan.

Tak lama setelah itu, puluhan perwakilan massa aksi kembali ke hadapan ribuan massa yang sudah menunggu.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved