Ini Dua Alasan Massa Aksi Bela Keadilan Minta Iwan Bule Dicopot dari PJ Gubernur Jabar

Mereka menilai, Iriawan termasuk dalam pihak yang memusuhi ulama ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya

Ini Dua Alasan Massa Aksi Bela Keadilan Minta Iwan Bule Dicopot dari PJ Gubernur Jabar
Warta Kota
Aksi Bela Keadilan 

Sejumlah delegasi aksi bela keadilan 67 telah menemui pihak Kemendagri guna menyampaikan aspirasinya. Meski tak berhasil menemui Mendagri Tjahjo Kumolo, mereka diterima oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

KH Asep Syarifudin yang merupakan salah satu delegasi dari PA 212 menyatakan salah satu tuntutan massa aksi yakni penolakan terhadap pengangkatan Komjen Pol M Iriawan atau Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

"Ada dua alasan yang kami sampaikan ke Kemendagri. Pertama, alasan secara kultural. Gubernur Jawa Barat dari 2013 sampai 2018 adalah seorang ulama, seorang ustadz, seorang kyai, maka selayaknya kalau berbicara terkait dengan yang sifatnya untuk menjaga harmonisasi. Sehingga seharusnya yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat idealnya adalah ulama, betul?" ujar Asep saat berorasi di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jumat (6/7).

Mereka menilai, Iriawan termasuk dalam pihak yang memusuhi ulama ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Hal itu dipicu saat kerusuhan yang terjadi pada Aksi 411, dimana, massa aksi dihujani dengan gas air mata.

"Kalau pun bukan ulama, minimal yang dekat ulama, betul? Kalau pun tidak direkomendasikan ulama, minimal tidak memushi ulama, betul? Nah sekarang saya tanya, Bapak Komjen ini ketika jadi Kapolda DKI memusuhi ulama atau tidak? Mengapa ia jadi Pj Gubermur jawa Barat?" ungkapnya.

Kedua, sambung Asep, terkait alasan yuridis, dimana pengangkatan M Iriawan dinilai melanggar ketetapan undang-undang lantaran diangkat ketika belum mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian.

"Nah di dalam undang-undang kepolisian disebutkan siapapun pejabat kepolisian boleh jadi pejabat publik jika dia sudah mengundurkan diri atau pensiun. Jadi Bapak Komjen Pol Iriawan atau Bapak Jenderal Tito Karnavian sekalipun tidak boleh jadi pejabat publik kalau belum mengundurkan diri atau pensiun. Nah sekarang kan belum mengundurkan diri, masa jadi Pj Gubernur Jawa Barat?" keluhnya.

Tuntutan tersebut dilayangkan untuk menghindari dwi fungsi aparatur penegak hukum. Asep menyampaikan akan melakukan hal yang sama apabila terdapat unsur TNI yang diangkat menjadi pejabat negara sebelum mengundurkan diri atau pensiun. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved