Ratusan Pendatang di Bekasi Terjaring Razia

Disdukcapil Kabupaten Bekasi menyatakan tengah menggelar operasi yustisi pendatang baru di wilayah setempat.

Ratusan Pendatang di Bekasi Terjaring Razia
WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menyatakan tengah menggelar operasi yustisi pendatang baru di wilayah setempat. Operasi berlangsung selama 20 hari kerja dari Senin (2/7) hingga Kamis (2/8). 

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menyatakan tengah menggelar operasi yustisi pendatang baru di wilayah setempat.

Operasi berlangsung selama 20 hari kerja dari Senin (2/7/2018) hingga Kamis (2/8/2018).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Alisyahbana mengatakan, petugas telah menjaring 128 warga pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur selama dua hari dari Senin (2/7) sampai Selasa (3/7). Sementara jumlah pendatang yang terjaring pada Rabu (4/7), kata dia, masih didata petugas.

"Dari 128 warga pendatang yang terjaring, 95 orang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat ada 24 orang, dan sisanya sembilan orang berasal dari Jawa Timur," kata Alisyahbana pada Rabu (4/7).

Ali mengatakan, ratusan orang yang terjaring saat petugas melakukan operasi di Desa Sukadami dan Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan. Sebanyak 20 petugas gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Bekasi, petugas menggedor rumah kontrakan yang ada di perkampungan setempat.

"Mereka yang terjaring karena terbukti tidak memiliki surat pindah dari daerah asal," ujarnya.

Setelah terjaring, kata dia, petugas akan melakukan pendataan. Mereka diberikan surat keterangan domisili yang berlaku selama enam bulan. Setelah masa berlakunya habis, mereka dianjurkan membawa surat pindah daerah asal.

Itu pun bila warga tersebut ingin memutuskan menetap di Kabupaten Bekasi. "Tapi kalau belum berkesempatan untuk mengurusnya, mereka dapat mengajukan surat keterangan domisili kembali ke pemerintah desa setempat," ungkapnya.

Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Dudin menambahkan, bila sudah memiliki identitas sebagai warga Kabupaten Bekasi, maka pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Karena jika belum tercatat identitas kependudukan di Kabupaten Bekasi maka seluruh fasilitas tersebut tidak diberikan.

Dudin berharap, kegiatan penertiban administrasi kependudukan setidaknya bisa memberikan efek jera kepada mereka yang datang tanpa membawa surat pindah dari daerah asal. Sebab, untuk mendapatkan identitas seperti e-KTP sudah terintegrasi semuanya. "Kalau namanya masih disana, tidak bisa membuat identitas di sini," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayutih mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya memperketat masuknya warga baru ke Kabupaten Bekasi. Sebab, pemilihan presiden akan berlangsung sebentar lagi. "Khawatir mengganggu jumlah pemilih saat Pemilu nanti," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah memberikan tindakan tegas kepada warga pendatang yang tidak memenuhi persyaratan. Hal itu untuk memberikan efek jera kepada mereka yang semaunya tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi. "Jangan diberikan waktu terlalu lama. Khawatir mereka keenakan," katanya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved