Pemkot Bekasi Ditegur Pemilik Lahan di Sumurbatu

“Kami tidak mengetahui soal pembelian lahan, tapi surat teguran itu datang ke kami,” ujarnya.

Pemkot Bekasi Ditegur Pemilik Lahan di Sumurbatu
Warta Kota
Ilustrasi TPA Sumur Batu 

Pemerintah Kota Bekasi mendapat surat teguran dari pemilik lahan yang merasa tanahnya digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang. Surat tersebut diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada Rabu (13/6) atau dua hari menjelang lebaran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi menyatakan, bakal menindaklanjuti surat teguran tersebut. Pada Selasa (3/7) pihaknya akan mengadakan rapat dengan dinas terkait dalam persiapan pengembangan lahan TPA pada 2019.

“Isi suratnya kalau tidak salah menyatakan bahwa tanah warga kejatuhan sampah pemerintah. Dilampirkan juga gambar posisi tanah yang tertutup sampah,” kata Luthfi pada Minggu (1/7).

Menurut Luthfi, pembebasan lahan TPA menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi. Sementara lembaganya hanya sebagai pengguna lahan saja. “Kami tidak mengetahui soal pembelian lahan, tapi surat teguran itu datang ke kami,” ujarnya.

Pada 2017 pemerintah daerah membebaskan lahan 3,5 hektar sebagai perluasan zona TPA. Hanya saja lahan yang baru dibebaskan tersebut hampir melebihi kapasitas atau overload.

Idealnya ketinggian lahan sekitar 14-15 meter, namun faktanya mencapai 20-25 meter. Guna mengatasi sampah baru yang masuk pihaknya terus melakukan pemerataan di atas lahan yang sekarang beroperasi.

Sebab, untuk melakukan pembelian lahan baru masih menunggu alokasi anggaran. “Lahan yang bakal dibeli sih sudah ada, tapi kan belum ada dananya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini lahan TPA yang tersedia baru mencapai 15,8 hektar. Bila mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi bernomor 658.12/kep.377-dinsih/vi/2016 tentang Penunjukkan Lahan sebagai Rencana Perluasan dan Pengembangan TPA Sumurbatu. Pada tahun 2030 Bekasi harus memiliki lahan TPA hingga 38,9 hektar.

Meski ada tenggat waktu 12 tahun, namun diproyeksikan rencana itu gagal karena tahun 2018 pemerintah menunda perluasan zona.
Bahkan beberapa tahun sebelumnya Kota Bekasi tidak memperluas zona pembuangan di sana.

Menurut dia, anggaran daerah yang defisit sekitar Rp 400 miliar pada tahun 2018, berimplikasi pada berbagai belanja pemerintah. Salah satunya rencana perluasan zona pembuangan yang menjadi kewenangan Disperkimtan.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kustantinah Puji Wahyuni menambahkan, lahan TPA seluas 15,8 hektar terdiri dari enam zona yakni 1, 2, 3, 4 dan zona 5A sampai 5D dan 6. Idealnya, Kota Bekasi memperluas zona pembuangan sekitar 2-3 hektar setiap tahun guna mengurangi tumpukan sampah.

“Disperkimtan melakukan perluasan zona atas rekomendasi kami, tapi tahun ini kami menunda pelaksanaan itu karena melihat postur anggaran, yang tidak memungkinkan,” ujar dia.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan pada Disperkimtan Kota Bekasi, Usman Sufirman menyatakan, pemerintah telah membayar lahan warga seluas 3,5 hektar dengan alokasi dana Rp 31 miliar. Untuk tahun ini, kata dia, pemerintah belum bisa memperluas lahan TPA karena keterbatasan anggaran.

“Anggaran murni yang ada saat ini hanya untuk sisa pembayaran lahan warga 6.000 meter dan itu sudah dilunasi pemerintah,” katanya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help