Molor Terus, Pemisahan Aset PDAM Bekasi Masih Buntu

"Akhirnya penghitungan aset tidak jadi dilakukan oleh KPKNL," kata Dadang pada Minggu (1/7).

Molor Terus, Pemisahan Aset PDAM Bekasi Masih Buntu
pdam bekasi
PDAM Bekasi 

Proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi belum menemukan titik terang. Padahal target pemisahan aset ini telah disepakati dua daerah bakal rampung akhir 2016 lalu.

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, terakhir kali pemerintah telah meminta bantuan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk merinci aset PDAM. Namun rencana itu urung dilakukan karena lembaga tersebut tengah menangani banyak program dari institusi lain.

"Akhirnya penghitungan aset tidak jadi dilakukan oleh KPKNL," kata Dadang pada Minggu (1/7).

Dadang mengatakan, awalnya KPKNL dipercaya sebagai lembaga yang menghitung aset di PDAM Tirta Bhagasasi. Penghitungan aset juga ditujukan guna melihat seberapa besar aset tersebut bisa bertahan.

Menurut dia, penghitungan aset ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Kota Bekasi bakal menguasai aset PDAM yang ada di wilayahnya. Sejak tahun 2008 silam, kepemilikan badan usaha bersama itu sudah dijalankan dengan Kabupaten Bekasi.

Aset PDAM Tirta Bhagasasi yang bakal dihitung, kata dia, di antaranya sejumlah kantor pelayanan, yakni cabang Harapan Indah, Cabang Poncol, Cabang Pondok Gede, Cabang Rawa Lumbu, Cabang Bekasi Kota dan Cabang Karang Satria kata, Cabang Wisma Asri dan Cabang Harapan Baru.

Meski aset belum dipisahkan, namun kedua daerah tetap mendapatkan keuntungan dan kewajiban melakukan penyertaan modal. Pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Kota Bekasi masih mendapat keuntungan sebesar Rp 6,5 miliar.

Makanya, tahun ini diakui Dadang, Pemerintah Kota Bekasi, tetap memberikan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar. "Dana itu diberikan kepada PDAM Tirta Bhagasasi untuk mengembangkan usaha yang digelutinya bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi," katanya.

Dadang menambahkan, belum lama ini Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penawaran aset PDAM yang ada di wilayahnya sebesar Rp 300 miliar. Hanya saja, pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi memilih untuk melakukan penghitungan terlebih dahulu.

Dia menilai, proses pemisahan aset ini memang cukup panjang, selain berkoordinasi dengan institusi luar daerah, pemerintah juga harus berkomunikasi dengan legislatif. "Pembahasan dengan legislatif perlu dilakukan karena menyangkut aset daerah, apalagi setiap tahun pemerintah melakukan penyertaan modal," jelasnya.

Target pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi sebetulnya akan rampung pada akhir 2016 lalu. Pada tanggal 13 Juni 2016 lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menandatangani nota kesepahaman tentang pemisahan aset dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Molornya pemisahan aset ini karena kedua pemerintah daerah masih memperdebatkan dana yang ada di badan milik keduanya. Padahal kedua belah pihak telah sepakat, bahwa pemisahan aset di badan tersebut akan rampung Desember 2016.

Adapun saham kepemilikannya adalah 45 persen milik Kota Bekasi dan 55 persen milik Kabupaten Bekasi. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi telah mendirikan PDAM sendiri yakni Tirta Patriot yang seutuhnya milik Kota Bekasi.

Pengamat Perkotaan dari Universitas Islam '45 Bekasi, Adi Susila menilai keseriusan pemerintah untuk mengakusisi PDAM setengah hati. Sebab, sampai ini proses pemisahan belum juga berjalan mulus. "Tidak ada keseriusan dari kedua pemerintah. Kasihan PDAM selaku institusi bisnis," kata Adi.

Menurut dia, Kota dan Kabupaten Bekasi seharusnya memiliki rencana teknis yang matang, sehingga kinerja di badan usaha itu tidak terganggu. "Mereka itu jualan air. Jangan sampai terganggu karena kepentingan yang lain. Lihat saja pemisahan ini sudah berjalan dua tahun tanpa hasil," ujar Adi. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help