Saatnya Presiden Fokus Tangani Kemiskinan Melalui UMKM

Presiden Jokowi diminta memanfaatkan sisa pemerintahannya untuk fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.

Saatnya Presiden Fokus Tangani Kemiskinan Melalui UMKM
Istimewa
ILUSTRASI Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

KETUA Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo), Ikhsan Inhratubun berharap Presiden Jokowi memanfaatkan sisa pemerintahannya untuk fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.

Ikhsan menyebut, meskipun dalam kepemimpinan Jokowi secara angka jumlah penduduk miskin menurun, penurunan itu dianggap belum menggembirakan akibat naiknya berbagai harga kebutuhan pokok yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

“Maka dari itu, dibutuhkan penajaman program penanggulangan kemiskinan agar pengentasan kemiskinan optimal. Caranya, satu tahun terakhir kepemimpinan wujudkan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM,” kata Ikhsan Ingratubun, Selasa (26/6).

Ikhsan menyebut, kontribusi sektor UMKM pada PDB meningkat dari tahun ke tahun.Jika tahun lalu berada pada kisaran angka 64-65 % maka tahun 2018 diyakini bisa mencapai 70% dengan banyaknya agenda nasional dan internasional yang menggairahkan sektor UMKM.

"Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 % menjadi 97,22 % dalam periode lima tahun terakhir," sebut Ikhsan.

Ikhsan menilai, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan, dan pengangguran.

Contoh konkrit misalnya keberpihakan Mahkamah Agung mengenai transportasi online telah melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Seperti diketahui, putusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Taksi Online membawa angin segar bagi pelaku bisnis transportasi berbasis aplikasi,” kata Ikhsan Ingratubun

Putusan MA ini melindungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena banyak menyerap pengangguran dan jasa-jasa yang diberikan telah menumbuhkan bisnis mikro dan entrepreneur baru.

Dalam hal pengentasan kemiskinan maka Presiden Jokowi agar fokus pada komitmennya membangun dari desa dan harus ada keberpihakan agar pemerintah daerah menyisihkan dana desa untuk pendirian BUMDes.

“Karena BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Masalahnya diakhir pemerintahan Presiden Jokowi dari 74.910 desa baru ada 32.249 unit dan belum merata ke seluruh tanah air,” jelasnya.

Pengentasan kemiskinan di jaman presiden SBY sebelumnya dengan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) menambah uang beredar di masyarakat dan membantu masyarakat miskin.

“Bagi Akumindo keberpihakan pada UMKM justru lebih utama karena untuk usaha mikro masyarakat perlu dididik, dibina, dibimbing dan diberi modal hingga akhirnya mandiri misalnya lewat lembaga keuangan mikro. Program ini harus jalan serentak di selurh desa di wilayah Indonesia bukan seperti BumDes yang hanya di kota dan pulau tertentu,” tegasnya.

Komitmen, keberpihakan dan tersedianya modal menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. “ Ini program Presiden Jokowi yang belum terwujud dalam janji-janji politiknya,” tandas Ikhsan Ingratubun.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved