Ancaman Pemotongan TKD PNS Efektif di Jakarta Pusat

ANCAMAN pemotongan uang TKD bagi PNS yang tak masuk di hari pertama kerja usai libur Lebaran 2018 tampak efektif di Pemkot Jakarta Pusat.

Ancaman Pemotongan TKD PNS Efektif di Jakarta Pusat
WARTA KOTA/RANGGA BASKORO
Halal Bi Halal di Pemkot Jakarta Pusat. 

ANCAMAN pemotongan uang tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi PNS yang tak masuk di hari pertama kerja usai libur Lebaran 2018 tampak efektif di Pemkot Jakarta Pusat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, menyatakan tidak ada PNS di seputar ruang ligkup Pemkot Jakarta Pusat yang membolos.

Hasil penarikan absensi secara elektronik menunjukkan keseluruhan pegawai masuk kerja dihari pertama kerja, Kamis (21/6/2018) lalu.

"Karena ditarik secara elektronik maka data yang masuk itu valid, tidak ada laporan adanya ketidakhadiran pegawai di hari pertama kerja kemarin," ujar Mangara, Jumat (22/6).

Menurutnya, PHL yang sebelum Lebaran tidak diperbolehkan untuk mengambil cuti Lebaran mulai hari ini diperbolehkan libur dengan ketentuan secara bergantian yang diatur oleh pimpinannya, yaitu sebanyak 5 persen dari jumlah yang ada di setiap unit.

Sementaran itu, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kota Jakarta Pusat, Neni Maryani mengatakan, berdasarkan PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bagi pegawai yang tidak masuk kerja pasca libur maupun yang tidak ikut upacara tiga kali berturut-turut akan mendapatkan sanksi ringan.

"Sanksinya berupa pemotongan atau tidak mendapatkan TKD selama satu bulan," tegasnya.

Ditambahkannya, jumlah pegawai sebanyak 2.437 orang, yang saat hari pertama semuanya masuk kerja, sementara pada upacara HUT Kota Jakarta hari ini hanya 2.276 pegawai yang ikut upacara, sementara yang tidak hadir sebanyak 161 orang yang 65 diantaranya tidak ada keterangan dan akan diklarifikasi ke masing-masing kepala UKPD-nya. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help