Lebaran 2018

Ketua Komisi V DPR Duga Ada Permainan Harga Tiket Pesawat saat Arus Mudik

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menduga ada permainan harga tiket saat arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah pada tahun 2018.

Ketua Komisi V DPR Duga Ada Permainan Harga Tiket Pesawat saat Arus Mudik
Warta Kota/Nur Ichsan
Dokumentasi. Sejumlah calon penumpang yang sudah memiliki tiket pesawat ke Bali, tampak antre untuk mengembalikan tiketnya di loket penerbangan, Senin (27/11). 

KETUA Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menduga ada permainan harga tiket saat arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah pada tahun 2018 ini oleh sejumlah maskapai.

"Hal ini saya temukan saat hendak memesan tiket pesawat dengan rute Kupang-Atambua beberapa hari yang lalu," kata Fary kepada Wartawan di Kupang, Jumat (15/6/2018).

Ia mengatakan dugaan tersebut tak sengaja ia temukan ketika akan membeli tiket secara daring di salah satu website yang menjual tiket pesawat.

Fary yang juga adalah Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu mengaku dirinya beberapa hari yang lalu mendadak hendak berangkat ke Atambua pada keesokan harinya. Oleh karena itu ia memesan tiket pada malam hari.

"Namun ketika saya memesannya ternyata sudah penuh dan harga tiketnya sangat tinggi harganya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memesannya langsung di bandara, dan ternyata masih banyak tiket yang belum dibeli," ujarnya.

50 persen kosong

Satu hal lain yang membuatnya heran adalah bahwa masih ada sekitar 50 persen kursi di pesawat tujuan kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste itu masih kosong.

"Ini kan permainan semua. Tiket diblok sehingga saat mau berangkat baru dibuka dengan harga mahal," ujarnya.

Politisi partai Gerindra itu menambahkan karena tiket diblok, calon penumpang yang tidak datang ke bandara untuk membeli tiket, otomatis tidak berangkat. Kondisi itu yang kemudian membuat seluruh seat di pesawat tidak terisi.

"Kami minta pemerintah awasi hal ini. Sebab jika tidak banyak orang yang akan jadi korban," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Humas Bandara El Tari Kupang Kadir Usman mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut.

"Pihak regulator atau Dirjen Perhubungan akan mengevaluasi hal tersebut. Kalau terbukti sudah pasti akan diberikan sanksi. Sanksinya berupa bisa saja penutupan ijin rute tersebut," tuturnya. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved