Saatnya DKPP Manfaatkan Kecanggihan Teknologi Komunikasi

DKPP memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri...

Saatnya DKPP Manfaatkan Kecanggihan Teknologi Komunikasi
Istimewa
BENNY Sabdo 

ANALIS Hukum Tata Negara Benny Sabdo memberikan apresiasi kapada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah berkiprah selama enam tahun dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu (12 Juni 2012-12 Juni 2018).

Ia berharap DKPP terus konsisten menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

“Saya juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika penyelenggara pemilu kepada DKPP supaya terwujud pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta.

Benny menjelaskan, DKPP sejak 2012 telah memproses 1.047 perkara. Sebanyak 3.982 orang teradu yang diputus.

Ada 2.145 orang penyelenggara pemilu tidak terbukti bersalah, sedangkan 1.650 orang penyelenggara pemilu terbukti bersalah.

Dalam kiprahnya DKPP menjadi institusi penegak kode etik yang efektif dan efisien.

“Selama dua periode ketua DKPP dijabat oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi, periode pertama dipimpin Prof Jimly Asshiddiqie (Ketua MK) dan periode kedua dipimpin Dr Harjono (Wakil Ketua MK)," tuturnya.

"Hal ini tentu memberikan warna terhadap putusan-putusan DKPP yang lebih berkeadilan dan progresif,” imbuh Pengajar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta itu.

Benny menegaskan, DKPP memiliki peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas dan bermartabat.

Ia menyoroti kasus suap ketua Panwas Kabupaten Garut, Jawa Barat Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang dicokok oleh Tim Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jawa Barat pada 24 Maret 2018.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help