Samsat Bekasi Tidak Denda Kendaraan Terlambat Pajak saat Libur Lebaran

"Namun bila wajib pajak yang membayarnya hari berikut atau pada Jumat (22/6) hingga akhir Juni, akan tetap dikenakan denda

Samsat Bekasi Tidak Denda Kendaraan Terlambat Pajak saat Libur Lebaran
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
ilustrasi STNK 

Pelayanan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Bekasi telah diliburkan sejak Senin (11/6) sampai Rabu (20/6). Pelayanan ditutup karena adanya cuti bersama libur Lebaran Idul Fitri 1439 H.

Kepala Unit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada Samsat Kota Bekasi AKP Dany Rimawan mengatakan, pelayanan kembali dibuka pada Kamis (21/6) mendatang. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo saat cuti bersama, bakal mendapat dispensasi dengan dihilangkannya sanksi berupa denda. Asalkan, mereka membayar pajak saat hari pertama masuk kerja pada Kamis (21/6).

"Namun bila wajib pajak yang membayarnya hari berikut atau pada Jumat (22/6) hingga akhir Juni, akan tetap dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya," kata Dany pada Selasa (12/6).

Meski wilayah hukumnya masuk Polda Metro Jaya, namun pelayanan pajak di kantor ini mengikuti Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah mengeluarkan keputusan bernomor 973/147-Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tentang, Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Aturan ini mulai berlaku selama dua bulan dari 1 Juli sampai 31 Agustus 2018," ujar Dany.

Dany mengungkapkan, masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini terutama bagi pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan balik nama. Menurut dia, proses balik nama pemilik kendaraan sangat penting, selain tertib administrasi juga memudahkan petugas melakukan pendataan kendaraan. "Di sisi lain bisa menambah pajak yang masuk ke kas daerah," katanya.

Bagi pemilik yang ingin balik nama kendaraan diwajibkan mengecek fisik, mendaftar ke loket BPKB, pembayaran biaya PNBP dan BPKB untuk mendapatkan resi serta penyerahan dokumen yang telah lengkap di loket pendaftaran. Untuk persyaratan cukup membawa KTP asli, SKPD terakhir, kwitansi pembelian, BPKB asli dan bukti hasil pemeriksaan cek motor.

Adapun untuk persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor di antaranya wajib membayar PKB, BBNKB (0 persen), SWDKLLJ, biaya PNBP STNK dan biaya PNBP TNKB (plat nomor) di loket pembayaran.

"Untuk pembebasan BBNKB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua pada 1 Juli sampai 31 Agustus di Jawa Barat," jelasnya.

Meski demikian, kata Dany, para pemilik kendaraan motor yang tidak melakukan registrasi ulang dua tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka catatannya dapat dihapus dari daftar regiden ranmor sesuai ketentuan UU nomor 22 tahun 2009.

"Regiden yang sudah dihapus tidak bisa diregistrasi kembali sesuai aturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 yang berakibat kendaraan motor tidak bisa dioprasionalkan," ungkapnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help