Polemik Gaji Pejabat BPIP, Cak Imin: Menteri Keuangan dan MenPAN Jangan Cari Aman

Cak Imin meminta kedua menteri tersebut jangan 'membisu' terkait polemik gaji 'fantastis' yang diterima pejabat BPIP.

Polemik Gaji Pejabat BPIP, Cak Imin: Menteri Keuangan dan MenPAN Jangan Cari Aman
Warta Kota/Adhy Kelana
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar bersama para simpatisan PKB saat meresmikan posko Join (Jokowi-Cak Imin 2019) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/4/2018). 

WAKIL Ketua MPR Muhaimin Iskandar ikut berkomentar soal polemik gaji 'fantastis' yang diterima ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, 'melempar keburukan' kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri.

"Ini sama dengan Menteri PAN dan Menteri Keuangan lempar keburukan kepada Presiden dan Bu Mega. Enggak fair, tanggung jawab Menteri Keuangan dan (Menteri) PAN yang menyusun loh," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).

Baca: Jawab Kritik Gaji Besar Pejabat BPIP, Mahfud MD Singgung DOP Gubernur DKI Rp 4,5 Miliar per Bulan

Cak Imin meminta kedua menteri tersebut jangan 'membisu' terkait polemik gaji 'fantastis' yang diterima pejabat BPIP.

"Menteri Keuangan dan Menteri PAN jangan membisu. Kasihan Presiden, kasihan Bu Mega, jelaskan. Kok menteri- menteri ini cari enak, cari aman, jelaskan kenapa angka Rp 100 juta itu muncul, oh kebutuhannya ini, ini," papar Cak Imin.

Sebab, menurut Cak Imin, pernyataan Presiden Jokowi jelas, bahwa yang menyusun anggran gaji anggota BPIP itu adalah Menteri PAN dan Keuangan.

Baca: Sri Mulyani Sebut Gaji Pokok Pimpinan BPIP Cuma Rp 5 Juta, Ini yang Bikin Upahnya Besar Setiap Bulan

"Jelaskan, tunjukkan muka anda, jangan sembunyi. Enak aja ini menteri-menteri nyari aman, nyari selamat," kritik Cak Imin.

Walaupun Presiden Jokowi sudah mengesahkan besaran gaji yang diterima setiap anggota BPIP, Cak Imin menyebut urusan besaran gaji merupakan urusan kedua kementerian tersebut.

"Iya baca, cuma kan pertimbangan angka seberapa Presiden enggak baca, itu urusan menteri. Ini Menteri Keuangan sembunyi, Menteri PAN sembunyi, tanggung jawab dong," tuturnya.

Baca: Nyaris Setahun Tak Digaji, Kepala BPIP: Mudah-mudahan Bisa Diselesaikan dalam Tempo Sesingkatnya

Menurut Cak Imin, polemik tersebut dapat terselesaikan bila kedua kementerian tersebut mau menjelaskan secara tuntas kepada masyarakat.

"Sebetulnya itu kalau dijelaskan clear, ini kebutuhannya Rp 100 juta untuk apa, pertimbangannya apa, saya kira rakyat bisa terima," ucap Cak Imin.

Dikutip dari Perpres Nomor 42 Tahun 2018 yang diunduh dari laman Setneg.go.id, disebutkan gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputri mencapai Rp 112,54 juta per bulan.

Baca: Mahfud MD Sudah Minta Presiden Cabut Perpres Soal Hak Keuangan Pejabat BPIP, Begini Jawaban Jokowi

Sedangkan anggota Dewan Pengarah BPIP menerima Rp 100,81 juta per bulan. Anggota Dewan Pengarah BPIP di antaranya Tri Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 76,5 juta per bulan, Wakil Kepala BPIP sebesar Rp 63,75 juta, Deputi BPIP sebesar Rp 51 juta, dan staf khusus BPIP sebesar Rp 36,5 juta. (Yanuar Nurcholis Majid)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help