BUMN PII Dampingi Proyek Jalan Lintas Sumatera Hingga RS Kanker Dharmais

Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan dan Riau, Proyek jalur kereta Makasar Pare-pare, dan proyek RS Kanker Dharmais

BUMN PII Dampingi Proyek Jalan Lintas Sumatera Hingga RS Kanker Dharmais
Warta Kota
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria (tengah) 

Pemerintah menugaskan BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan pendampingan terhadap tiga proyek infrastruktur.  Tiga proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur yang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria mengatakan, jika selama ini PT PII melakukan penjaminan, namun kali ini penugasan dari pemerintah dengan model bisnis terbaru adalah pendampingan.

“Jadi ada tiga penugasan untuk pendampingan, yakni Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan dan Riau, Proyek jalur kereta Makasar Pare-pare, dan proyek RS Kanker Dharmais,” ujar Satria saat buka puasa bersama Media di Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018)

Dijelaskannya, PT PII bertugas melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan, dan pendampingan transaksi yang pendanaannya dibiayai oleh Kementerian Keuangan.

Proyek KPBU-AP Jalintim Sumatera terdiri dari Preservasi jalan di Provinsi Riau sepanjang 43 km dengan nilai proyek sebesar Rp 982 miliar dan jalan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km dengan nilai proyek sebesar Rp 2,2 triliun.

Kemudian untuk Kereta Makassar-Parepare, proyeknya senilai Rp 1,2 triliun, dan proyek gedung RS Dharmais dan Alat Kesehatan sekitar Rp 650 miliar.

 “Jadi kita mendampingi PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) mulai dari penyusunan dokumen prakualifikasi, tender, sampai financial close,” jelasnya. Dengan skema KPBU-AP ini, pembiayaan preservasi jalan dilakukan oleh badan usaha atau swasta.

Sedangkan pembayaran dilakukan secara mencicil oleh pemerintah ke badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Untuk Jalintim Sumatera ini, pekerjaan yang akan dikerjasamakan adalah Desain, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan dan Transfer (DBOMT). Proyek KPBU ini merupakan perdana di Jalan Nasional Non Tol.

Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memindahkan kegiatan preservasi jalan dari APBN murni ke KPBU-AP dilakukan untuk mendukung pengelolaan fiskal karena akan mengurangi belanja APBN.

Proyek Jalintim tersebut nantinya memiliki masa konsesi 15 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi. Setelah pelaksanaan preservasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pemenang proyek selama 15 tahun, nantinya proyek tersebut akan kembali diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini KemenPUPR.

Sedangkan proyek Kereta di Makasar Pare-pare PJPKnya adalah Kementerian PErhubungan, dan proyek RS Dharmais PJPKnya adalah Kementerian Kesehatan. 

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved