Home »

News

» Jakarta

Kecewa Pada Menteri Rini, Karyawan PT Garuda Indonesia Temui Menteri Luhut

Karyawan PT Garuda Indonesia menyayangkan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang tidak merespons tuntutan mereka terkait mismanagement.

Kecewa Pada Menteri Rini, Karyawan PT Garuda Indonesia Temui Menteri Luhut
Warta Kota/Rangga Baskoro
Menteri Koordinator Bidang Kemaritimann Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bersama Ketua Harian Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampatty 

KARYAWAN PT Garuda Indonesia menyayangkan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang tidak merespons tuntutan mereka terkait mismanagement di internal PT Garuda Indonesia.

Tak kehabisan akal, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga) mencoba peruntungannya dengan mengadukan permasalahan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritimann Luhut Binsar Panjaitan.

"Kami baru bertemu Pak Luhut hari Kamis (31/5) kemarin. Beliau baru mendengar penjelasan dari kami terkait Mismanagement di tubuh Garuda. Hari Senin (4/6) nanti, beliau baru akan menyampaikan hal itu ke Presiden. Lalu esok harinya (Selasa) kami akan bertemu kagi dengan Pak Menteri," ucap Ketua Harian Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampatty saat dikonfirmasi, Minggu (3/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Tomy bersama karyawan lainnya menyampaikan menurunnya performa dan kinerja maskapai tersebut kepada Menteri Luhut yang disinyalir disebabkan oleh jajaran direksi yang tak memahami bisnis penerbangan.

Baca: Tim Jaguar dan Polsek Panmas Gerebek Kontrakan Jadi Gudang Miras di Depok

"Kami sampaikan kepada Pak Luhut terkait menurunnya On Time Performance (OTP) kami. Karena sudah bukan rahasia lagi sejak Desemver 2017 Gaeuda sering melakukan penudaan penerbangan atau delay maupun pembatalan penerbangan atau cancel. Kami melihat ini ada semacam pembiaran. Kami mau ini harus diinvestigasi, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.

Hal itu, sambung Tomy, tidak mengacu kepada Undang-Undang BUMN nomor 19 yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa seorang direkai BUMN yang diangkat haruslah memilii keahlian di perusahaan yang akan dipimpinnya.

Kendati demikian, Tomy menyadari bahwa Menteri Luhut tak memiliki tupoksi untuk menyelesaikan masalah tersebut lantaran Kementerian BUMN berada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Sebenarnya kalau melihat domainnya, kewenangan untuk mengatur permasalahan ini ada di Menteri BUMN, tapi kan kami tidak direspons. Posisi Pak Luhut ini kan untuk menjembatani saja, bukan memutuskan. Sudah dapat dipastikan Pak Luhut akan membantu menyampaikan fakta yang ada kepada Menteri BUMN," kata Tomy. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help