JPU Bersumpah Kalau Semua Aset Bos First Travel Sudah Masuk Dalam Tuntutan dan Sudah Disita

Semua aset milik bos First Travel sudah dimasukkan semuanya ke dalam tuntutan dan disita.

JPU Bersumpah Kalau Semua Aset Bos First Travel Sudah Masuk Dalam Tuntutan dan Sudah Disita
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Sidang putusan kasus First Travel di PN Depok, Rabu (30/5/2018). 

JAKSA Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan penipuan biro jasa umroh First Travel, Heri Jerman, memastikan dan bersumpah bahwa semua aset milik bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan serta Kik Hasibuan sudah dimasukkan semuanya ke dalam tuntutan dan disita.

Semua aset itu, kata Heri Jerman, khususnya bisa dilihat dalam daftar barang bukti perkara. Ia juga menegaskan tidak ada satu aset pun yang luput.

"Jadi, tidak ada aset yang tidak dimasukkan ke dalam tuntutan. Semuanya sudah sesuai dengan yang ada di berkas, sumpah," kata Heri Jerman, usai sidang pembacaan putusan perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, kepada wartaan, Rabu (30/5/2018).

Heri menjelaskan hal itu terkait sejumlah calon jamaah First Travel yang menganggap pihak kejaksaan tidak bersikap transparan dalam memasukkan aset Andika ke daftar barang bukti.

Mereka menilai, semua aset Andika harus dicairkan dengan cara dijual atau dilelang, untuk kepentingan korban.

Sidang putusan kasus First Travel di PN Depok, Rabu (30/5/2018).
Sidang putusan kasus First Travel di PN Depok, Rabu (30/5/2018). (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Bahkan, sebelum majelis hakim membacakan putusan di persidangan, Hakim Ketua Sobandi mengatakan, telah menerima surat dari pihak korban First Travel atas nama Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Aset First Travel dan mempersilakan ketuanya, Suwendra, untuk membacakan sikap serta isi surat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Suwendra menyatakan pihaknya meminta jaksa penuntut umum untuk mengklarifikasi aset yang dimiliki bos First Travel.

Mereka juga meminta agar aset-aset yang mengalami penyusutan harga segera dijual atau dilelang untuk kepentingan korban.

Perkumpulan tersebut juga menilai, ada sejumlah aset yang tidak disita oleh pihak jaksa karena tak ada di dalam daftar barang bukti perkara.

"Misalnya rumah dan mobil mewah. Padahal barang tersebut penting bagi korban, terlebih itu berasal dari uang calon jamaah yang gagal diberangkatkan," kata Suwenda.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved