KTP Elektronik Tercecer di Jalan, Mendagri: Saya Jamin Tidak Bisa Disalahgunakan

"Kasusnya kini sudah dalam penanganan kepolisian, Sekjen, Irjen, dan Biro hukum,” bebernya.

KTP Elektronik Tercecer di Jalan, Mendagri: Saya Jamin Tidak Bisa Disalahgunakan
Tribun Bogor
E-KTP yang berserakan di tengah jalan diamankan di Polres Bogor. 

PERISTIWA tercecernya sekitar enam ribu keping KTP elektronik rusak di Salabenda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5/2018) lalu, dimanfaatkan produsen hoaks untuk menyebarkan isu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan berkomitmen bahwa KTP-el yang rusak tak akan bisa disalahgunaan untuk kepentingan pemilihan umum.

“Saya jamin KTP-el yang rusak itu tidak bisa disalahgunakan dalam pilkada maupun pemilu. Saya secara prinsip bertanggung jawab, dan adanya KTP-el yang rusak baik secara fisik maupun data itu merupakan wujud komitmen kami melayani masyarakat untuk mendapatkan KTP-el sebagaimana mestinya,” tutur Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Baca: KPK Bantah KTP Elektronik yang Tercecer di Bogor Barang Bukti Kasus Korupsi

Mendagri mengatakan, masyarakat harus lebih waspada terhadap adanya potensi KTP-el palsu dibandingkan dengan potensi penyalahgunaan KTP-el yang rusak.

“Seperti di Pilkada Jakarta kemarin ditemukan KTP-el palsu itu buatan Kamboja, kalau di Indonesia tidak bisa, clear and clean. Tapi kalau memang ada masyarakat yang belum memiliki KTP-el itu memang kami akui ada proses yang terlambat,” paparnya.

Tjahjo menjelaskan, tercecernya enam ribu KTP-el yang dikemas dalam dua kardus serta seperempat karung itu, terjadi saat dibawa dari Kantor Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikcapil) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju Gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor, bersama inventaris milik negara lainnya seperti lemari, meja, menggunakan mobil bak terbuka dengan ditutupi terpal biru.

Baca: Ada Kelalaian, Pemindahan KTP Elektronik yang Tercecer Harusnya Tidak Boleh Pakai Mobil Bak Terbuka

Menurut Tjahjo, ada prosedur yang tidak dipatuhi dalam pengangkutan tersebut, yaitu tidak menggunakan kendaraan bak tertutup untuk barang berbentuk arsip, termasuk KTP-el yang sudah rusak.

“Saya juga sudah tegur Dirjen Dukcapil agar barang-barang rusak itu segera dimusnahkan atau digunting, karena mereka beralasan bahwa barang-barang itu ditumpuk di gudang menunggu proses hukumnya selesai. Kasusnya kini sudah dalam penanganan kepolisian, Sekjen, Irjen, dan Biro hukum. Memang tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, hanya kelalaian,” bebernya.

“Untuk pihak yang bertanggung jawab nanti pasti akan beri sanksi minimal mutasi sebagai bentuk pendisiplinan,” tegasnya.

Baca: Jalan Jade Raya di Cipayung Depok Amblas, Kendaraan Mesti Melintas Bergantian

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihak Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) tengah mempertimbangkan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

“Antara lain Kasubbag Rumah Tangga Ditjen Dukcapil,” ungkapnya pada hari yang sama. (Rizal Bomantama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved