KPU Larang Bekas Napi Koruptor Nyaleg, Jokowi: Itu Hak Orang Berpolitik

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik.

KPU Larang Bekas Napi Koruptor Nyaleg, Jokowi: Itu Hak Orang Berpolitik
Istimewa
PRESIDEN RI Joko Widodo 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap ngotot memasukkan aturan larangan mantan terpidana kasus korupsi ke dalam peraturan KPU.

Dengan demikian partai politik (Parpol) yang tidak boleh mengajukan mantan koruptor menjadi caleg.

Atas peraturan itu, KPU secara tegas ingin menyadarkan parpol betapa ruginya mereka jika tetap mencalonkan mantan koruptor menjadi wakil rakyat.

Anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja juga bersuara atas hal ini.

Menurutnya, parpol yang tetap mengusung mantan koruptor sama saja dengan bunuh diri.

"Menurut saya, kalau masih ada partai yang berani mencalonkan eks napi koruptor itu bunuh diri, itu blunder. Ini sebenarnya sedang tes air, apakah benar ada partai yang siap usung caleg dari eks napi koruptor," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu saat menjadi narasumber di diskusi bertema 'Narapidana Koruptor Jadi Calon Legislator' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Hakam Naja menambahkan, seluruh partai politik sebaiknya benar-benar menyeleksi para calon legislatif, karena ini merupakan bentuk investasi untuk masa yang akan datang.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.

"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi seperti dilansir Kompas.com, Selasa (29/5/2018).

Halaman
12
Editor: murtopo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help