Warga RW 05 Kebon Kosong Minta Anies-Sandi Salurkan Air Bersih

Hidup berdampingan dengan kawasan elit Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) tidak menjamin ketersediaan air bersih bagi warga RW 05 Kebon Kosong.

Warga RW 05 Kebon Kosong Minta Anies-Sandi Salurkan Air Bersih
Istimewa
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. 

BERADA di tengah kota serta berdampingan dengan kawasan elit Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK), rupanya tidak menjamin ketersediaan air bersih bagi warga RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Padahal kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan, mengingat tingginya pencemaran serta buruknya kualitas air tanah di pemukiman.

Keluhan itu disampaikan salah satu warga RW 05 Kebon Kosong, Yusdi Nuriandi. Dirinya mewakili warga menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui PD PAM Jaya dapat segera mengalirkan air bersih ke permukiman warga.

WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon.
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. (Istimewa)

Selain itu, dirinya berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dapat menyelesaikan sengketa warga soal pengelolaan dana hibah dari PT Multibangun Adhitama Kontruksi (Multikon) yang diberikan kepada warga.

Sebab, bantuan sosial yang senyatanya digunakan sebagai Uang Jaminan Langganan (UJL) sambungan air PAM diketahui diselewengkan oleh Forum Pemersatu Warga (Forsaga) Kemayoran.

WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon.
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. (Istimewa)
ILUSTRASI Meteran air bersih
ILUSTRASI Meteran air bersih (Istimewa)

"Karena diselewengkan, air bersih belum dialirin sampai sekarang. Kami sebagai warga curiga bantuan sosial itu digelapkan pengurus Forsaga, karena mereka yang kelola dana dari PT Multikon untuk warga proyek yang jalan di sekitar permukiman," ungkapnya ditemui di Sekretariat RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (27/5/2018).

Dugaan tersebut dibuktikannya lewat terbitnya Surat Izin Penyambungan Pipa Air Bersih PDAM bernomor B-642/Kemensetneg/PPKK/Dirut/04/2018 yang diserahkan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) beberapa waktu lalu.

WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon.
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. (Istimewa)

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama PPKK, Dwi Nugroho itu terdapat tujuh poin yang di antaranya menyetujui penyambungan jaringan air bersih di RT 11 sampai dengan RT 15 RW 05 Kebun Kosong dengan syarat UJL sebesar Rp 57.037.157 dibebankan kepada warga.

"Warga terima (persyaratan) karena UJL itu kan didapat dari hibah PT Multikon. Warga sudah beberapa kali ajuin keluhan, kita diskusi bareng sama Forsaga, tapi nggak ada jalan keluar," ungkap Atje, Ketua Rw 05 Kebon Kosong menjelaskan.

WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon.
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. (Istimewa)

Karena itu, dirinya tidak dapat menahan keputusan warga untuk melaporkan Ketua Forsaga, Supardijono ke Mapolda Metro Jaya pada tanggal 4 Januari 2018. Lewat Laporan Polisi Nomor laporan LP/47/1/2018/PMJ/Dit Reskrimum, warga melaporkan Supardijono terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana sosial.

"Warga juga beberapa kali demo di kantor PPKK sama di Monas (Monumen Nasional), tujuannya supaya air cepat dialirin. Warga juga sudah kirim surat ke PT Aetra selaku mitra PAM Jaya, tapi penjelasan Aetra, wilayah RW Kebon Kosong bukan termasuk kawasan PPKK," ungkapnya serasa menunjukan surat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.05/2014.

WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon.
WARGA RW 05 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, berunjuk rasa meminta Pemprov DKI mengaliri air bersih di pemukimannya serta membantu menyelesaikan masalah sengketa pengelolaan dana hibah dari PT Multikon. (Istimewa)

38 Tahun

Dihubungi terpisah, Camat Kemayoran, Heri Purnama menyayangkan adanya kasus tersebut. Dirinya akan meninjau langsung, sebab seperti diketahui kawasan permukiman padat penduduk itu tidak memiliki akses air bersih selama lebih dari 38 tahun.

"Kita lihat dulu perkaranya, soal pembangunan sudah dilakukan, pipa jaringan air bersih sudah masuk sampai ke rumah warga, pipa distribusi lainnya juga sedang dilaksanakan," jelasnya dihubungi pada Minggu (27/5/2018). 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved