Aksi Terorisme

Sesalkan Pelibatan TNI, Komnas HAM: Selama Belum Ada Perpres, Tidak Boleh Ada Koopsusgab

Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyesalkan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia.

Sesalkan Pelibatan TNI, Komnas HAM: Selama Belum Ada Perpres, Tidak Boleh Ada Koopsusgab
TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam 

ANGGOTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam menyesalkan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia.

Usai disahkan pada Jumat (25/5/2018) kemarin oleh DPR, TNI secara resmi dilibatkan dalam menanggulangi terorisme seperti yang diatur dalam UU Antiterorisme.

Anam menyebut tak ada keterangan yang jelas mengenai seberapa besar ancaman yang membuat militer harus diterjunkan memberantas terorisme. Ia juga menyinggung soal perbantuan TNI yang seharusnya hanya sementara dan bukan permanen.

Baca: Cara Terbaik Dapatkan Informasi dari Narapidana Terorisme, Benny Mamoto: Rebut Hatinya

"Kami menyayangkan pelibatan TNI ini. Karena ini sudah kejadian, maka ketat soal Peraturan Presiden (Perpres) ini, temporary harus jelas, bukan permanen. Perbantuan permanen seharusnya tidak boleh. Kalau kami jelas skema perbantuan, skala tertentu. Kalau polisi bisa menangani,maka agen utama polisi," tutur Anam di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Anam juga menegaskan adanya kejelasan apabila nantinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, seperti pelanggaran HAM tatkala melakukan pemberantasan terorisme.

Maka dari itu, pihaknya melarang TNI membantu Polri sebelum adanya Perpres. Perpres itu, jelasnya, bertujuan untuk menerangkan kapan TNI melalui Koopsusgab harus turun membantu Polri, serta kejelasan mengenai pengadilan yang akan dikenakan kepada TNI.

Baca: Menteri Pertahanan: Kalau Enggak Mau Pancasila Jangan di Sini, Emangnya Tanah Nenek Moyangnya

"Kalau terlibat dan ada pelanggaran maka diadili di mana? Kalau polisi jelas hukum pidana, tapi militer masuk pidana pengadilan militer atau polisi?" tanya Anam.

"Selama tidak ada Perpres, tidak boleh dilakukan. Deklarasi harus tertulis, oleh karenanya selama belum ada keputusan Presiden tidak boleh ada Koopsusgab," tegasnya. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved