Jusuf Kalla Usulkan Pemerintah dan MUI Bentuk Lembaga Kode Etik Khusus Dai

Ikatan sama dengan dokterlah, sama dengan wartawan, silakan menulis tapi ada kode etiknya, silakan mengkritik orang tapi caranya," sambung Kalla.

Jusuf Kalla Usulkan Pemerintah dan MUI Bentuk Lembaga Kode Etik Khusus Dai
TRIBUNNEWS/RINA AYU
Jusuf Kalla buka puasa bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jumat (25/5/2018). 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menyarankan pemerintah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk membentuk lembaga yang mengatur kode etik penceramah atau dai.

Hal itu Kalla sampaikan saat memberikan sambutan pada buka puasa bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jumat (25/5/2018).

Menurut JK, lembaga itu nantinya diharapkan akan bertanggung jawab memberikan arahan atas dai atau penceramah dalam menyampaikan khotbah.

Baca: Pemberitaan Rentan Dijadikan Sarana Komunikasi Teroris

"Saya katakan bahwa nanti yang mengatur itu atau kumpulan, perhimpunan daripada dai, mubalig-mubalig. Ada ikatan dai, ada ikatan mubalig. Nanti MUI dan pemerintah membentuk atau membuat etika kode etik apa yang harusnya dilakukan," kata Kalla.

Kalla menuturkan, 200 rilis penceramah dari Kemenag sebelumnya, kurang mengakomodir kebutuhan penceramah yang memenuhi standar di masyarakat. Untuk itu, lembaga kode etik diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan penceramah sesuai standar.

"Saya sebagai wapres juga ingin menyarankan perubahan yang baik, tetapi lebih besar lagi, bukan yang 200 (rilis), ratusan ribu yang kita daftar lewat dewan orgnisasi yang bertanggung jawab kepada etika," ujarnya.

Baca: Fadli Zon Nilai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Masa Kini Lebih Dahsyat Ketimbang Zaman Orde Baru

"Jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang, tapi bertanggung jawab. Ikatan sama dengan dokterlah, sama dengan wartawan, silakan menulis tapi ada kode etiknya, silakan mengkritik orang tapi caranya, itu yang kita harapkan," sambung Kalla.

Sebagai Ketua Dewan Masjid (DMI) Indonesia, JK menyebut, seorang penceramah tak pernah bebas dari pelanggaran hukum apa pun, termasuk saat penceramah tersebut memberikan ajaran-ajaran yang tidak baik, salah satunya adalah mengajarkan pemberontakan pada negara.

"Karena itulah memfitnah, mengajarkan yang memberontak kepada negara, adalah pelanggaran pidana yang dapat dihukum, dan dai tidak boleh bebas dari itu. Tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas- bebasnya," papar JK

"Karena itulah tentu kita harus bertanggung jawab. Dewan Masjid untuk memberikan arahan, memberikan kode etiknya, dan memberikan suatu tentu kita akan menerbitkan buku cara-cara isi khotbah yang baik," beber pria asal Sulawesi Selatan ini. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help