Bom Sarinah

SPBU di Seberang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ditutup Saat Sidang Aman Abdurrahman Digelar

SPBU di seberang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, ditutup sejak Jumat (25/5/2018) pagi.

SPBU di Seberang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ditutup Saat Sidang Aman Abdurrahman Digelar
TRIBUNNEWS/FAHDI FAHLEVI
SPBU di seberang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, ditutup sejak Jumat (25/5/2018) pagi, terkait digelarnya sidang terdakwa perkara bom Thamrin Aman Abdurrahman dengan agenda pembelaan alias pleidoi. 

STASIUN Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seberang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, ditutup sejak Jumat (25/5/2018) pagi.

Penutupan tersebut terkait digelarnya sidang terdakwa perkara bom Thamrin Aman Abdurrahman dengan agenda pembelaan alias pleidoi.

Penutupan tersebut dilakukan atas dasar keamanan. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemilik SPBU.

Baca: Terdengar Suara Dentuman, Hakim Sempat Skors Sidang Aman Abdurrahman

"Kita melihat potensi-potensi yang menjadi ancaman kita berkoordinasi. Mereka pun setuju, tapi tidak selamanya, nanti dibuka lagi," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar kepada wartawan di PN Jaksel, Jumat (25/5/2018).

Polisi juga melakukan pengamanan sidang dengan menempatkan penembak jitu. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi ancaman di sana.

"Iya, yang personel semuanya lengkap kita tempatkan. Termasuk sniper di tempat yang posisinya tepat untuk kita tempatkan," jelas Indra.

Baca: Bukan Bom, Ternyata Ini Sumber Suara Ledakan yang Terdengar Saat Sidang Aman Abdurrahman

Aman dituntut hukuman mati oleh JPU. Dia disebut memenuhi seluruh dakwaan yang disusun JPU, yakni dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer.

Dakwaan kesatu primer yakni Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer.

Sementara dakwaan kedua primer, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Fahdi Fahlevi)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved