Pengamat Politik LIPI Nilai Kementerian Perhubungan Hambat Nawacita Jokowi

Kondisi itu tentu bisa membuat program yang telah disusun sejak awal pemerintahan, buyar tidak berwujud.

Pengamat Politik LIPI Nilai Kementerian Perhubungan Hambat Nawacita Jokowi
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 

PENGAMAT politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghambat program Nawacita Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Program Nawacita merupakan janji politik lima tahun Presiden Jokowi yang terangkum, dan tentunya harus dituntaskan sebelum berakhirnya masa jabatan serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi itu tentu bisa membuat program yang telah disusun sejak awal pemerintahan, buyar tidak berwujud. Hermawan pun meminta agar orang nomor satu di Indonesia tersebut melakukan evaluasi internal di Kemenhub.

Baca: Polisi Sudah Ciduk 74 Terduga Teroris, 14 Diantaranya Tewas

“Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun, kandas di tangan menteri,” ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/5/2018).

Menurutnya, saat ini tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Apalagi, setelah KPK melakukan OTT Dirjen Laut, Kemenhub merilis ada 32 proyek pelabuhan perintis yang mangkrak.

“Belum lagi pekerjaan infrastruktur di dirjen lainnya. Misalnya, Menhub melalui Irjen memerintah ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian,” tutur Hermawan.

Baca: Jokowi: Terorisme Harus Diperangi dengan Cara Luar Biasa

Padahal, transportasi perkeretapian menjadi kebanggaan Presiden Jokowi karena dianggap transportasi yang murah, cepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Apabila hal semacam ini menular di kementerian lain, khususnya kementerian yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur, maka hal tersebut dapat mengancam elektabilitas Jokowi.

“Ini bisa menjadi 'peluru' bagi lawan politik,” uca Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik itu. (*)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved