Ahok Ajukan PK

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Libatkan TNI, DPR Minta Tiga Syarat Ini dari Pemerintah

M Syafii mengatakan, pansus sepakat pelibatan TNI cukup diatur dan diaktifkan melalui Perpres.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Libatkan TNI, DPR Minta Tiga Syarat Ini dari Pemerintah
ISTIMEWA

KETUA Panitia Khusus revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M Syafii menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus memenuhi tiga syarat.

Hal itu menurutnya sudah dimasukkan dalam draf revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003A yang sudah disahkan pagi tadi, melalui sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kami DPR RI mengamanatkan tiga hal dalam pelibatan TNI. Yang pertama penyusunan Perpres untuk melibatkan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme harus mengacu pada UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,” ujarnya, Jumat (25/5/2018).

Baca: Tok! DPR Sahkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tanpa Interupsi

M Syafii mengatakan, pansus sepakat pelibatan TNI cukup diatur dan diaktifkan melalui Perpres. Kemudian, dalam penyusunan Perpres pelibatan TNI itu, M Syafii mengatakan Presiden harus berkomunikasi dengan DPR.

“Dan penyusunan Perpres maksimal harus selesai setahun setelah RUU Antiterorisme disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah upaya total kita melawan terorisme,” tuturnya. (Rizal Bomantama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help