Kisruh Jalan R3 Bogor, Pemkot Digugat ke Pengadilan

"Karena masalah tersebut terus berlarut-larut, kami terpaksa membawa perkara ini ke ranah hukum.

Kisruh Jalan R3 Bogor, Pemkot Digugat ke Pengadilan
istimewa
jalur r3 di Keluarah Katulampa Kota Bogor 

Permasalahan Jalan Regional Ring Road (R3) berlanjut ke proses hukum. 

Setelah pemilik lahan memblokir jalan R3, kini kasus ruislag lahan atau tukar guling R3 antara Hj Siti Khadijah selaku pemilik tanah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, berujung pada gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor.

"Karena masalah tersebut terus berlarut-larut, kami terpaksa membawa perkara ini ke ranah hukum. Sebab, janji pemkot baik secara lisan dan tulisan tak pernah terealisasi," ujar kuasa hukum pemilik lahan, Aldo M Nainggolan kepada wartawan di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Kamis (24/5/2018).

Ia menegaskan, luasan lahan milik kliennya yang belum diganti rugi oleh pemkot adalah sebanyak 1.987 meterpersegi. Meski awal perjanjian pergantian lahan tersebut akan dilakukan secara ruislag atau tukar tanah di lokasi lain, namun tak menutup kemungkinan saat ini dibayar dengan tunai. "Ya, tak menutup kemungkinan dibayarkan dengan uang tunai bukan dengan tanah lagi. Tetapi, hal itu tergantung dari hasil mediasi pengadilan," jelasnya.

Terpisah Plt Walikota Bogor Usmar Hariman menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebagai penasihat hukum pemkot. Namun, terlepas dari itu Usmar berharap agar pemilik lahan tidak melakukan blokade terhadap jalur R3. "Ya, mudah-mudahan tak diblokir lagi. Saat ini kami terus melakukan komunikasi dengan pemilik tanah," ungkapnya.

Saat disinggung mengenai kepastian kapan ruislag akan dilakukan. Usmar mengaku masih menunggu hasil dari pengadilan. "Tapi yang pasti opsi yang disepakati adalah pembayaran kekurangan sisa bayar sebesar Rp500 juta," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini proses ruislag sendiri sedang berjalan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sudah berkirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan proses sertifikasi. "Pekan ini, DJKN akan mengambil dana konsinyasi sebesar Rp8 miliar yang dititipkan di PN Bogor. Namun, tentunya anggaran itu akan diambil setelah sertifikasi rampung," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat menyatakan, kisruh R3 semakin memanas lantaran buruknya komunikasi antara tim pembebasan lahan yang ditunjuk Walikota dan masyarakat. "Harusnya komunikasi dijalin secara elegan, saya yakin takkan ada masalah. Apalagi ini buat jalan umum," katanya.

Jajat menyatakan, dengan masuknya permasalahan tersebut ke ranah hukum, baik pemkot sebagai tergugat dan pemilik lahan selaku penggugat harus menunggu hasil di pengadilan. "Terkecuali kedua belah pihak melakukan proses lain, tapi tentunya mesti sesuai prosedur," ungkapnya.

Menurutnya, belum selesainya proses pembebasan lahan kemacetan di Kota Bogor semakin parah. Padahal jalur tersebut bisa mencairkan kemacetan di jalan Pajajaran.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved