Jalani Sidang PK, Anas Urbaningrum: Ini Ikhtiar yang Halal dan Sah untuk Mendapatkan Keadilan

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya akan dikabulkan.

Jalani Sidang PK, Anas Urbaningrum: Ini Ikhtiar yang Halal dan Sah untuk Mendapatkan Keadilan
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Sidang e-KTP Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Sidang tersebut beragenda mendengar keterangan saksi-saksi. 

MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihaknya akan dikabulkan.

"Saya bismillah, saya yakin, karena sekali lagi kalau dibaca dengan jernih dan obyektif, ya harusnya ada putusan yang adil," ujar Anas saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ‎Kamis (24/5/2018).

Anas juga menegaskan PK yang diajukan olehnya sudah memenuhi syarat dan punya dasar hukum yang kuat. Untuk detailnya, menurut Anas, akan disampaikan di muka persidangan.

Baca: Jalani Sidang Perdana Peninjauan Kembali, Anas Urbaningrum Cari Keadilan yang Tercecer

"Poin saya adalah ikhtiar untuk pendapatan putusan yang adil. Ini bukan melawan siapa-siapa. Tapi ini adalah ikhtiar yang halal dan sah untuk mendapatkan keadilan," tuturnya.

Anas mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukumannya dari tujuh tahun menjadi 14 tahun penjara. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57 miliar kepada negara. Hakim juga mengamini tuntutan jaksa soal pencabutan hak politik Anas.

Baca: Gerak-geriknya Mencurigakan, Polisi Ciduk Dua Pemakai Sabu di Tanjung Priok

Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Anas delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Anas terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang di proyek Hambalang, proyek perguruan tingg di Kementerian Pendidikan Nasional, dan lainnya. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meringankan vonis menjadi tujuh tahun. Sidang PK Anas akan dipimpin oleh hakim Sumpeno sebagi ketua majelis hakim. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help