Zaman Ahok Qlue, Era Anies Ada Beride, Kata Sandi: Dulu Pemerintah Bilang Silakan Nyampah

PERKEMBANGAN teknologi informasi secara langsung memangkas birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Zaman Ahok Qlue, Era Anies Ada Beride, Kata Sandi: Dulu Pemerintah Bilang Silakan Nyampah
Wartakotalive.com/Dwi Rizki
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, meresmikan aplikasi Beride di kantor UPT Jakarta Smart City, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018). Hadir dalam acara Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan serta perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta. 

PERKEMBANGAN teknologi informasi secara langsung memangkas birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin aplikasi bernama Qlue diluncurkan, keluhan masyarakat bebas dilaporkan lewat aplikasi untuk kemudian ditindaklanjuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Berganti kepemimpinan, aplikasi Qlue sepertinya mulai ditinggalkan.

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, lebih mengedepankan lahirnya ide dan mengubah pola pelayanan.

Baca: Buat Pebisnis Kopi, Ini 4 Varian Grinder Mahlkonig Anyar

Baca: Alfamart Salurkan Dua unit Ambulans Hasil Donasi Masyarakat ke PMI

Masyarakat yang kini diajak berpartisipasi, tidak melulu dilayani.

"Dulu pemerintah bilang silakan buang sampah di mana-mana, nanti kami akan kirim pasukan orange. Sekarang kita ubah, bahwa masyarakat itu adalah co-creator, mereka harus tanggung jawab," ungkap Sandi dalam peluncuran aplikasi Beride di Kantor UPT Jakarta Smart City, Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (23/5/2018).

Baca: Sidney Jones: Anggota Kelompok Teroris yang Belum Pernah ke Suriah Lebih Berbahaya

Baca: PSSI Belum Temukan Lawan Uji Coba Sesuai Kriteria untuk Timnas U-19

Jangan semua masalah itu diserahkan kepada pemerintah, mereka itu harus jadi bagian dari perubahan.

"Mereka harus jadi agen of change. Nah, Beride ini termasuk dalam bagian partisipatif kolaboratif," ujar Sandi.

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dianalogikan pada kasus rekayasa lalu lintas pada sejumlah persimpangan di Jalan Warung Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Ide yang dituangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta katanya sangat baik, tetapi karena kurang sosialisasi, penolakan justru dilontarkan masyarakat.

"Kita tadi dengar mengenai lalulintas, rekayasa, kita sudah tahu apa yang terjadi di Mampang, bagaimana temen-temen Dishub sudah punya ide tetapi karena sosialisasinya kurang akhirnya menimbulkan beberapa miss komunikasi," ungkapnya.

"Nah ini juga ada kesempatan bahwa Beride ini bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari kita. Misalnya soal relokasi, nanti UMKM dengan OK OCE bisa berkolaborasi, pak Wali ada beberapa penataan, kan jadi yang bisa nggak cuma masyarakat, tapi juga Pemprov juga bisa ikut nanti jadi sebuah platform untuk partisipatif kolaboratif," tambahnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help