Aksi Terorisme

Komnas HAM Tolak Teroris Dihukum Mati

Lembaga yang selama ini concern kepada HAM itu menilai, hak hidup seseorang tak bisa dikurangi (Non derogable rights).

Komnas HAM Tolak Teroris Dihukum Mati
ISTIMEWA
Kantor Komnas HAM 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak hukuman mati kepada terpidana kasus terorisme.

Lembaga yang selama ini concern kepada HAM itu menilai, hak hidup seseorang tak bisa dikurangi (Non derogable rights).

"Di Indonesia kita merujuk pada UUD 1945 pasal 28I. Dalam pasal tersebut disebutkan hak hidup seseorang tidak bisa dikurangi dalam hal apa pun," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2018).

Baca: Sampai 28 Juni 2018 Dokter Perintahkan Novel Baswedan Istirahat dan Tak Boleh Bekerja

Taufan menjelaskan, dalam konteks penegakan HAM dikenal istilah margin of appreciation, yakni pembatasan terhadap penerapan HAM sebagai bentuk penghormatan bagi moralitas yang berkembang di sebuah negara.

"Namun merenggut nyawa seseorang, sekalipun teroris, dan hukuman mati, tidak termasuk dalam
margin of appreciation," ujar Taufan.

Hal itu merujuk pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Baca: Jenazah Pengadang Motor Bomber Gereja Santa Maria Tak Bercela Akhirnya Diserahkan ke Keluarga

Atas dasar itu, Taufan menegaskan Komnas HAM tak mendukung adanya hukuman mati dalam hal apa pun. Termasuk, ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurahman dihukum mati.

"Itu sebabnya Komnas HAM menolak Aman Abdurahman dihukum mati. Kita tidak setuju ada hukuman mati, karena dalam prinsip HAM, hak hidup tidak bisa dikurangi," jelasnya.

Namun, Taufan menolak pihaknya disebut tidak mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme. Taufan berdalih terorisme dan ekstremisme merupakan isu prioritas yang ditangani oleh Komnas HAM.

"Maka dari ujaran kebencian, diskriminasi, dan persekusi itu adalah bibit-bibit (ekstremisme). Kita tetap tidak bisa toleransi," papar Taufan. (Yanuar Nurcholis Majid)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved