Kadis SDA DKI Tidak Mau Berkilah Saat Penyerapan Anggaran Rendah

Tidak ingin berkilah, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Teguh Hendrawan menyebut, lambatnya penyerapan anggaran karena sejumlah kendala.

Kadis SDA DKI Tidak Mau Berkilah Saat Penyerapan Anggaran Rendah
Kompas
Ilustrasi penyerapan anggaran masih rendah. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Rendahnya penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta disoroti langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno.

Tidak ingin berkilah, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Teguh Hendrawan menyebut lambatnya penyerapan anggaran karena sejumlah kendala.

Kendala pertama adalah panjangnya proses pembebasan lahan terkait proyek revitalisasi sungai maupun waduk.

Padahal, anggaran pembebasan lahan diungkapkannya memiliki porsi terbesar dari alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 1,8 triliun.

"On progress. Kendalanya karena anggaran pembebasan lahan terbesar, Rp 1,8 triliun. Waktu lama untuk pemberkasan, belum lagi program pembangunan infrastruktur yang melalui lelang BPPBJ. Itu yang makan waktu lama," ungkapnya dihubungi pada Selasa (22/5/2018).

Selain pembebasan lahan, pengadaan barang katanya masih melalui sistem konvensional, yakni sistem lelang.

Akibatnya, sejumlah pengadaan barang lambat dilakukan lantaran pengajuan barang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk kemudian dilelang oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sejumlah program yang disusun pada tahun 2018 kembali tertunda, penyerapan anggaran sejak APBD disahkan hingga kuartal kedua tahun 2018 pun diungkapkannya baru mencapai sebesar 5,2 persen atau setara Rp 166,4 miliar dari total alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2018, yakni Rp 3,2 triliun.

Permasalahan tersebut tidak membuatnya diam, dirinya berulang kali mengajukan agar sejumlah barang dimasukkan ke dalam daftar e-katalog agar dapat dipesan langsung.

Ilustrasi. Sedimentasi karena sampah dan lumpur di Kali Pesanggrahan di Kampung Bulak Barat, RW 7, Kelurahan/Kecamatan Cipayung, Kota Depok, sudah terjadi cukup parah.
Ilustrasi. Sedimentasi karena sampah dan lumpur di Kali Pesanggrahan. (Warta Kota/Budi Sam Law Malau)

Namun, lantaran kebutuhan barang sangat banyak dengan nilai besar, pengadaan barang kembali melalui sistem lelang.

"Nggak ada yang e-katalog, lelang hampir sebagian besar karena jumlah kebutuhan barang kita sangat banyak. Kita dorong e-katalog daerah nggak jalan, dorong kompetitif katalog juga nggak jalan, makanya lelang," ungkapnya.

"Tahu sendiri lelang di BPPBJ, lama dan terlalu banyak yang klaim. Bahkan ketika sudah ditetapkan pemenang lelang. Diaduin kemana-mana kita," tutupnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dinilai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno sangat jauh harapan. Jumlahnya tidak lebih dari sepuluh persen walau kini telah memasuki kuartal kedua tahun 2018.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help