Perda Kartu Sehat Berbasis NIK Bekasi Belum Diundangkan

Menurut dia, dengan kartu ini semua rumah sakit di Kota Bekasi wajib melayani pasien pemegang kartu tersebut.

Perda Kartu Sehat Berbasis NIK Bekasi Belum Diundangkan
Kompasiana.com
Warga yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. 

LEGISLATOR Kota Bekasi telah mengesahkan payung hukum Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dari Peraturan Wali Kota (Perwal), Senin (14/5) lalu.

Namun Perda tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Alasannya, berkas pengesahan dari DPRD Kota Bekasi perlu melewati beberapa tahap lagi sebelum diundangkan.

"Berkasnya sudah kita kembalikan ke dinas terkait (Dinas Kesehatan) untuk diberikan nomor dan tahun, dengan Bagian Hukum Kota Bekasi," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi pada Senin (21/5).

Setelah diberi nomor, kata dia, produk hukum tersebut kembali diverifikasi oleh Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dia menilai, sebetulnya proses pemberian nomor dan tahun pada Perda tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai sepekan.

"Nanti akan kita cek berkasnya ke dinas terkait," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmd Ustuchri menambahkan, dengan naiknya payung hukum ini, maka tidak ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien yang memegang kartu tersebut.

"Sekarang peserta kartu sudah memiliki kepastian hukum yang berkesinambungan karena diatur dalam Perda," kata Ustuchri.

Menurut dia, dengan kartu ini semua rumah sakit di Kota Bekasi wajib melayani pasien pemegang kartu tersebut. Kartu tidak membedakan status baik keluarga miskin maupun mampu.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved