Menkeu Dorong Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dengan Gandeng Swasta

Lebih banyak keterlibatan sektor swasta melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) akan membantu pelaksanaan proyek tepat waktu

Menkeu Dorong Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dengan Gandeng Swasta
Antara
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dapat membantu memberikan layanan kesehatan yang lebih luas.

Masyarakat yang sehat diyakini menjadi dasar dari pertumbuhan produktivitas dan keberlangsungan ekonomi.

“Lebih banyak keterlibatan sektor swasta melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) akan membantu pelaksanaan proyek tepat waktu dan sesuai dengan perkiraan anggaran.

Partisipasi sektor swasta juga akan memperluas peluang untuk inovasi dan teknologi, yang menghasilkan perawatan kesehatan yang lebih terjangkau tetapi berkualitas lebih tinggi bagi orang Indonesia, ”kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi tingkat tinggi tentang kemitraan publik swasta untuk sektor kesehatan seperi dkutip dari keterangan persnya.

Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kelompok Bank Dunia dan Inisiatif Global Kamar Dagang Amerika Serikat tentang Kesehatan dan Ekonomi di Jakarta, Selasa (15/5/2018) lalu.

Sri Mulyani menambahkan, meskipun ada peningkatan pendapatan dan efisiensi pengeluaran di sektor-sektor prioritas, kendala fiskal tetap ada.

Kemitraan pemerintah dan swasta dapat digunakan untuk memobilisasi keuangan swasta, meningkatkan akses, meningkatkan kualitas layanan, memperkenalkan efisiensi dalam pemberian layanan kesehatan masyarakat, memperkenalkan inovasi dan teknologi, dan akhirnya meningkatkan hasil kesehatan.

Baca: Reza Rahadian Ingin Jadi Juru Bicara Menteri Keuangan Agar Bisa Wakili Sri Mulyani Berdebat

Baca: Heboh! Jokowi Unggah Status Twitter JKT48, Tapi Langsung Dihapus

Sri Mulyani menguraikan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan yang didesain dengan realistis.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, sambungnya, pertama dengan mempertimbangkan lingkungan yang terbatas dan gap dalam pembiayaan, pengadaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kerja, desain, dan versi jaminan kesehatan harus realistis.

"Itu didesain utamanya untuk masyarakat produktif dan rentan dari golongan bawah hingga menengah," terang Sri Mulyani.

Baca: Sopir Mengantuk, Tronton Hantam Enam Kios di Cisauk Tangsel

Halaman
12
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved