Bekasi Batal Talangi Uang Kompensasi 'Bau' DKI Jakarta

PEMERINTAH Kota Bekasi batal menalangi uang kompensasi 'bau' sampah kepada warga yang terkena dampak TPST Bantargebang,Jumat (18/5/2018).

Bekasi Batal Talangi Uang Kompensasi 'Bau' DKI Jakarta
Warta Kota
ILUSTRASI - Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). 

PEMERINTAH Kota Bekasi batal menalangi uang kompensasi 'bau' sampah kepada warga yang terkena dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,Jumat (18/5/2018).

Pembatalan ini didukung tenggat waktu yang diberikan warga setempat ke Pemprov DKI Jakarta selama 14 hari pasca pertemuan tersebut pada Rabu (15/5/2018) lalu.

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat, mengatakan pihaknya telah memberikan sejumlah dokumen sebagai syarat pencairan dana tersebut.

Dokumen yang diberikan ke DKI adalah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana hibah 2017 lalu, pertanggung jawaban mutlak kepala daerah dan proposal yang telah direvisi.

"Sekarang saya sedang di Pemprov DKI Jakarta untuk mengurus administrasi pencairan uang tersebut," kata Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat pada Jumat (18/5).

Puluhan warga dari tiga kelurahan di dekat TPST Bantargebang Kota Bekasi menggeruduk kantor pengelola pada Rabu (15/5/2018) siang.

Kedatangan mereka ke sana guna mempertanyakan kejelasan uang kompensasi bau dari DKI karena sudah lima bulan belum diterima.

Adapun uang kompensasi yang diberikan DKI ke warga setempat sebesar Rp 200.000 per bulan. Pemicu keterlambatan ini karena Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) belum merampungkan dokumen SPJ dana hibah 2017 ke DKI.

"Kami minta warga bersabar, Insya Allah kalau tidak ada hambatan pekan depan uangnya sudah masuk ke rekening Pemerintah Kota Bekasi," ujar Dadang.

Dadang mencatat ada sekitar 18.000 kepala keluarga yang mendapatkan haknya. Mereka berasal dari tiga kelurahan yakni Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Bantargebang.

Untuk dana yang diberikan oleh DKI secara keseluruhan sebesar Rp 194 miliar. Dana itu dipecah menjadi dua, pertama untuk uang kompensasi bau sekitar Rp 138 miliar dan sisanya Rp 56 miliar untuk perbaikan infrastruktur di wilayah setempat.

"Seharusnya kita mendapat bantuan Rp 202 miliar, namun ada beberapa kegiatan yang rupanya sudah dilakukan Kota Bekasi menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga dana yang diterima terpaksa dipangkas," katanya. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved