Majelis Hakim Tinjau Pantai Marunda untuk Melanjutkan Sengketa Terkait Konsesi

Lokasi yang ditinjau merupakan area di mana KCN telah menanam investasi untuk membangun pelabuhan, yang kemudian dikelola berdasarkan konsesi.

Majelis Hakim Tinjau Pantai Marunda untuk Melanjutkan Sengketa Terkait Konsesi
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Perkara konsesi pinggiran Pantai Marunda, majelis hakim tinjau lokasi. 

WARTA KOTA, CILINCING -- Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang lapangan terkait perkara Konsensi Pinggiran Pantai Marunda, antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Hal itu dilakukan mengingat lokasi tersebut menjadi objek dalam perkara dan juga sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hadir dalam kesempatan tersebut ketiga majelis hakim yang diketuai Alam Cakra, pihak penggugat dan juga tergugat.

Kuasa Hukum PT KCN, Yevgeni Yasyuru, mengatakan, sidang lapangan digelar untuk mengetahui langsung objek yang bermasalah menurut penggugat sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang penunjukan dan penetapan wilayah usaha PT Kawasan Berikat Nusantara.

“Berdasarkan kuasa penggugat, ini lah wilayah yang masuk peta Keppres Nomor 11 Tahun 1992. Tapi, kalau dilihat perbandingan pada bibir pantai sebelum direvitalisasi seperti saat ini, gundukan lahan yang ada ini merupakan perairan. Padahal pada Keppres itu, yang menjadi lahan usaha disebut tanah,” katanya, Rabu (16/5/2018).

Perkara konsesi pinggiran Pantai Marunda, majelis hakim tinjau lokasi.
Perkara konsesi pinggiran Pantai Marunda, majelis hakim tinjau lokasi. (Warta Kota)

Lokasi yang ditinjau merupakan area di mana KCN telah menanam investasi untuk membangun pelabuhan, yang kemudian dikelola berdasarkan konsesi dengan membayar pemasukan kepada Negara.

Namun, setelah mulai beroperasi, KBN menggugat konsesi dan menutup akses pelabuhan tersebut.

“Dermaga yang dibangun di sisi perairan Laut Jawa adalah milik negara, kalau batas usaha KBN Laut Jawa, betul. Batas Usaha loh ya, bukan wilayah usaha. Itu lah kenapa kita diwajibkan konsesi oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT KBN, Hendra Gunawan, mengatakan bahwa apa yang digugatkannya berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 1992, dimana objek juga masih memiliki batas-batas.

“Namun silakan saja kalau tergugat bilang seperti itu, batasan-batasan sesuai Keppres masih ada,” ungkapnya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help