5 Poin Pernyataan Sikap PWI Terkait Pemberitaan Terorisme dan Revisi UU Terorisme

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait maraknya tindak terorisme di Indonesia belakangan ini.

5 Poin Pernyataan Sikap PWI Terkait Pemberitaan Terorisme dan Revisi UU Terorisme
Kompas.com/Kristianto Purnomo
SUASANA di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok pasca-kerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme, Kamis (10/5/2018). Sebanyak 145 narapidana terorisme yang menguasai Rutan Cabang Salemba Mako Brimob Depok menyerahkan diri setelah dilakukan operasi Polri. 

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait maraknya tindak terorisme di Indonesia belakangan ini dan rencana revisi UU Terorisme.

Pernyataan sikap itu diputuskan dalam rapat pleno PWI pusat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Sasongko Tedjo, Selasa (15/5/2018).

Rapat dihadiri para pengurus harian, antara lain Sekjen PWI Hendry Ch Bangun, Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat PWI Soleh Thamrin, dan mantan Ketua Umum PWI Sofyan Lubis.

Siaran pers PWI yang diterima Wartakotalive,com, menunjukkan bahwa pernyataan sikap tersebut terdiri atas lima poin, yaitu:

1. Meminta kepada  seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI, agar dalam membuat atau menyiarkan  berita tentang tindak terorisme memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu. Tindakan terorisme adalah kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indonesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme  tidak boleh dikaitkan dengan streotipe agama tertentu.

2. Kepada seluruh pers nasional, khususnya kepada anggota PWI, dalam membuat atau menyiarkan tindak terorisme juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemberitaaan  tersebut. Termasuk dampak sosial-budaya maupun dampak pemberantasan terorisme.  Walaupun merupakan fakta, unsur sadisme, pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kesengajaan framing yang diciptakan oleh teroris untuk mendukung gerakan teroisme,  tetap perlu dipertimbangkan untuk tidak dibuat atau disiarkan. Kepentingan publik harus menjadi pertama dan utama dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita disiarkan
 
3. PWI tidak henti-hentinya secara terus menerus mengingatkan agar para wartawan atau pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita harus selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistrik.

4. PWI memahami keinginan revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera disahkan. Namun PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga  kemerdekaan pers. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.  

5. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus   tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama. Revisi UU No 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin, namun tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM. Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi agar  jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.

Jakarta, 15 Mei 2018
Pengurus  PWI Pusat

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help