BPJS Ketenagakerjaan Paparkan Laporan Keuangan Rp 326 Triliun

BPJS Ketenagakerjaan memaparkan laporan keuangannya Rp 326 triliun. Direktur keuangan yang memimpin pemaparan itu.

BPJS Ketenagakerjaan Paparkan Laporan Keuangan Rp 326 Triliun
WARTA KOTA/VINI RIZKI AMELIA
Paparan keuangan BPJS 

DIREKTUR Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin, memaparkan bahwa seluruh indikator kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tercapai diatas target yang telah ditetapkan.

Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan meningkat 22.4 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp312,31 Triliun.

Ditambah dengan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14,46 Triliun, sampai dengan penghujung tahun 2017, secara total BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp326,77 Triliun.

Dari total asset DJS, sebesar Rp. 306.3 Trilyun telah diinvestasikan dengan menghasilkan pendapatan investasi bersih sebesar Rp. 27.3 Trilyun dan memberikan imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7.83 persen bersih (netto) tanpa dikenakan pajak atau 3.83 persen lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah yakni 5 persen sebelum pajak atau 4 persen nett setelah pajak.

Dari seluruh kriteria atas tingkat kesehatan keuangan BPJS maupun DJS Ketenagakerjaan, yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, BOPO, maupun rasio ekuitas terhadap liabilitas tercatat melebihi batas minimal yang telah ditetapkan.

Dalam hal capaian kepesertaan, sebanyak 44,99 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan 26,2 juta tenaga kerja peserta aktif, dan  488.188 Pemberi Kerja aktif yang memberikan kontribusi penerimaan iuran sebesar Rp. 56,4Triliun.

Sepanjang tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp. 25,2 Triliun. Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh pihak independen, tingkat kepuasan peserta atas layanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 90.71 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,20 persen.

Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, hasil yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan buah kerja keras tahun 2017 yang didukung oleh semua pihak terkait.

“Semua pihak terkait memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja yang baik ini”, ujar Agus dalam Paparan Publik Laporan Keuangan dan Pengelolaan Porgram BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).

Agus menambahkan, beberapa inisiatif strategis telah dilakukan sepanjang tahun 2017 untuk memastikan bahwa tidak hanya pekerja penerima upah saja yang terjamin oleh BPJS ketenagakerjaan tetapi juga para pekerja sektor informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan dan pekerja migran. 

Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan sektor informal, pada tahun 2017 telah dicanangkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial), yang telah berhasil mengakuisisi 18.303 pekerja dengan 595 Perisai.

Pemaparan tersebuut berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono yang merupakan Anggota Nexia International.

Dari hasil tersebut, BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM), serta Laporan Pengelolaan Program oleh Razikun Tarko Sunaryo yang menyamapikan asuransi sesuai dengan kriteria yang berlaku sesuai aturan Presiden Nomor 108 tahun 2013. 

Laporan tersebut kurang lebih 3 bulan lebih cepat dari batas tenggat waktu publik ekspose yaitu setiap tanggal 31 Juli tahun berikutnya.  Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program telah disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI pada tanggal 30 April 2018 atau 2 bulan lebih cepat dari tenggat waktu.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help