Pariwisata

Dukung Pergub Pariwisata, Aspija Imbau Perketat Pengawasan

Terbitnya Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata didukung penuh kalangan pengusaha hiburan dewasa.

Dukung Pergub Pariwisata, Aspija Imbau Perketat Pengawasan
Warta Kota/Dwi Rizki
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan sambutan terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Balai Agung, Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (11/5/2018). 

WALAU mengancam keberlangsungan usaha, terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata didukung penuh kalangan pengusaha hiburan dewasa. 

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija), Erick Halauwet.

Langkah pencegahan pun dilakukan, salah satunya memperketat pengawasan.

Pengawasan tersebut antara lain adalah body checking ketika pengunjung datang ke tempat hiburan dewasa.

Petugas keamanan katanya berhak memeriksa seluruh barang bawaan termasuk tubuh pengunjung, sehingga apabila ditemukan adanya narkoba dapat segera ditindaklanjuti kepada pihak berwajib.

Tidak hanya itu, pengelola tempat hiburan katanya mulai memberlakukan pemeriksaan kesehatan terkait narkoba kepada para seluruh pegawai.

Langkah tersebut diharapkannya dapat meminimalisir penyalahgunaan hingga peredaran narkoba yang dilakukan oleh oknum pegawai.

"Langkah itu sudah kita lakukan, tapi sekali lagi-apa kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya pengunjungnya perempuan, kita nggak bisa periksa tubuh mereka secara keseluruhan, yang ada nanti melanggar asusila. Sementara narkoba mudah untuk disembunyikan," ungkapnya ditemui di sela-sela Sosialisasi Pergub Pariwisata di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (11/5/2018).

Terkait hal tersebut, dirinya meminta aparat hukum menindak tegas pengedar narkoba, bukan tempat hiburan semata.

Sebab menurutnya, tempat hiburan hanya dijadikan sebagai lokasi konsumsi narkoba, bukan produksi atau peredaran narkoba dalam jumlah besar.

"Jadi memang kita itu ketempatan saja, pengawasan sebenarnya seharusnya kepada pengendar (narkoba) besar yang ada di luar sana (tempat hiburan). Karena kalau tidak diatasi dari sumbernya, kembali lagi kerugian yang diterima kalangan pengusaha," ungkapnya.

"Tapi sekali lagi saya mewakili pengusaha mendukung penuh Pergub ini, karena seperti yang pak Gubernur bilang, tidak ada satupun orangtua yang mau anaknya konsumsi narkoba," tutupnya menambahkan.

Seperti diketahui sebelumnya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata memberikan keleluasaan penuh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk menutup langsung tempat hiburan yang terindikasi sebagai lokasi peredaran narkoba.

Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memberikan kesempatan kalangan pengusaha pariwisata melakukan evaluasi terkait temuan narkoba.

Kini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta lewat rekomendasinya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta, dapat mencabut ijin usaha apabila ditemukan adanya narkoba. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help