Kemendagri Bakal Bubarkan Ormas yang Buat Resah Masyarakat

"Ormas yang sering berbuat anarki bisa saja dibubarkan melalui proses bertahap," jelasnya usai mengisi kegiatan sosilisasi undang-undang keormasan

Kemendagri Bakal Bubarkan Ormas yang Buat Resah Masyarakat
Warta Kota/Mohamad Azzam
Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) Laode Ahmad usai mengisi kegiatan sosilisasi undang-undang keormasan di Bekasi, Selasa (8/5/2018). 

DIREKTUR Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) Laode Ahmad menyebut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sering membuat keributan kerap meresahkan masyarakat dan sering bikin ulah atau berbuat anarkistis bisa saja dibubarkan.

"Ormas yang sering berbuat anarki bisa saja dibubarkan melalui proses bertahap," jelasnya usai mengisi kegiatan sosilisasi undang-undang keormasan di Bekasi, Selasa (8/5/2018).

Laode menjelaskan, banyak hal yang menjadi indikator penilaian untuk dapat membubarkan ormas, seperti ormas yang menjadi pemicu konflik suka agama, dan melakukan tindak kriminal.

Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) Laode Ahmad saat mengisi kegiatan sosilisasi undang-undang keormasan di Bekasi, Selasa (8/5/2018).
Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) Laode Ahmad saat mengisi kegiatan sosilisasi undang-undang keormasan di Bekasi, Selasa (8/5/2018). (Warta Kota/Mohamad Azzam)

Ada hal utama yaitu larangan khusus itu ormas yang menganut dan menyebarluaskan yang bertentangan dengan pancasila, melakukan tindakan separatis, dan membahayakan keamanan negara.

"Semua pelanggaran yang tidak diperbolehkan sudah ada aturan jelasnya. Kemudian kalau dari segi UU sudah clear, fungsi Ormas untuk pelayanan sosial. Namanya juga kemasyarakatan, bisa agama, budaya,"ujarnya.

Ia menambahkan ormas yang kerap terlibat kericuhan dapat menjadi trak record buruk di masyarakat.

"Bagi kami mereka yang melanggar aturan tentang keormasan bisa jadi bahan pertimbangan buat membubarkan. Selain itu juga bisa dapat menjadi pandangan bagi masyarakat, terkait track record ormas itu,"ucapnya.

Ia menambahkan setiap hari jumlah ormas diperkirakan terus bertambah.

"Kita punya kurang lebih 379,816 ormas, jadi setiap hari bisa saja bertambah, sepanjang ada oramas yang mendaftarkan," ungkap Laode.

Angka yang disebutkan Laode itu merupakan ormas yang sampai saat ini terdaftar di Kememdagri, pendaftaran ormas sendiri memiliki dua cara, ada yang melalui badan hukum berupa yayasan, yang mendaftar di Kementrian Hukum dan HAM, kemudian pendaftaran melalui Kemendagri lewat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Dalam hal ini semua ormas itu di kordinasikan oleh Kemendagri dalam rangka pemberdayaan mereka, pengawasan, dan juga terpenting kita guyub bersama stakehokder dimana memberdayakan melalui ormas ini," jelas Laode.

Untuk letak geografis yang banyak melahirkan ormas, Laode tidak menapik ada korelasi antara tingkat kepadatan penduduk dengan tingginya angkat peningkatan jumlah ormas, Bekasi menurut Laode, salah satu wilayah yang punya potensi populasi masyarakat yang cukup besar.

"Saya kira lebih pada dampak postif ya kita siapkan kordior hukum sedemikian rupa untuk mereka beraktivitas sesuai norma hukum yang berlaku jadi kembali kepada khitohnya sebagai ormas," tandas Laode.(m18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help