Majelis Hakim Tolak Gugatan, Hizbut Tahrir Indonesia Harus Bayar Biaya Perkara Rp 455 Ribu

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah.

Majelis Hakim Tolak Gugatan, Hizbut Tahrir Indonesia Harus Bayar Biaya Perkara Rp 455 Ribu
WARTA KOTA/JOKO SUPRIYANTO
Massa memadati sekitar area Pengadilan Tata Usaha Negara, jelang putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah, di depan Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018). 

MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah.

"Menimbang bahwa seluruh uraian tergugat telah terbukti tidak terdapat pada yuridis wewenang tergugat substansi. Maka, cukup berdasarkan hukum pada pokoknya yang dijelaskan oleh hakim anggota, dinyatakan ditolak. Karena gugatan ditolak, maka gugatan seluruhnya ditolak," kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan dalam sidang di PTUN, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Majelis hakim juga meminta penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 455 ribu. Dengan keputusan, PTUN menyatakan HTI adalah ormas terlarang di Indonesia, sesuai surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017.

Setelah majelis hakim membacakan putusan tersebut, gema takbir terdengar dari luar maupun di dalam ruang sidang. (*)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved