Hari Buruh

Yusril Ihza Mahendra Bakal Bantu Buruh Gugat Perpres Tenaga Kerja Asing ke Mahkamah Agung

Yusril menegaskan, dirinya akan membantu buruh Indonesia yang telah dirugikan dengan adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

Yusril Ihza Mahendra Bakal Bantu Buruh Gugat Perpres Tenaga Kerja Asing ke Mahkamah Agung
WARTA KOTA/RANGGA BASKORO
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendatangi massa yang tengah berunjuk rasa saat perayaan May Day di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (1/5/2018). 

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendatangi massa yang tengah berunjuk rasa saat perayaan May Day di Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (1/5/2018).

Yusril menegaskan akan membawa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), ke Mahkamah Agung.

Hal itu diungkapkan Yusril jika Jokowi tidak segera mencabut Perpres tentang TKA tersebut. Perpres TKA dinilainya telah bertentangan dengan undang-undang.

Baca: Prabowo: Perempuan Jadi Pembantu di Negara Lain, Masa Kita Izinkan Tenaga Kerja Asing Masuk?

"Saya menghargai teman-teman yang demo di sini. Kalau ini tidak didengar pemerintah, maka kita bawa ini ke pengadilan, ke MA, supaya membatalkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan undang-undang dan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia," kata Yusril saat berorasi di atas mobil komando.

Yusril menegaskan, dirinya akan membantu buruh Indonesia yang telah dirugikan dengan adanya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Menurut Yusril, rakyat Indonesia masih kekurangan lapangan kerja, tapi pemerintah justru mendatangkan tenaga kasar ke Tanah Air.

"Banyak negara investasi di negara kita, seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Amerika Serikat, tapi tidak pernah mensyaratkan buruhnya untuk bekerja masuk ke Indonesia," papar pakar hukum tata negara ini.

Baca: Mengawasi Tenaga Kerja Asing Tugas Imigrasi, Polisi Cuma Memantau

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, jika Jokowi tidak mencabut aturan tersebut, maka MA yang akan mencabutnya.

"Kalau kita melakukan perlawanan keadilan, kalau kita uji Perpres di MA, tolong jangan ada intervensi, agar secara sah dan konstitusional kita lawan secara argumen," paparnya. (*)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved