Pakai Kaus Bernada Politis Saat Car Free Day Aturannya Belum Jelas

Dalam kebijakan yang disahkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, dipaparkan larangan berpolitik sepanjang gelaran HBKB.

Pakai Kaus Bernada Politis Saat Car Free Day Aturannya Belum Jelas
YouTube
Sejumlah orang yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden mengintimidasi massa lain yang menggunakan kaus #DiaSibukKerja, saat acara Car Free Day (CFD) di kawasan MH Thamrin-Sudirman, Minggu (29/4/2018). 

PERSETERUAN yang terjadi antar-kelompok beratribut #2019gantipresiden dengan #DiaSibukKerja ketika gelaran Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018) lalu, menyalahi aturan.

Satpol PP akan menertibkan seluruh kegiatan bernuansa politis dalam HBKB. Menurut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Darwis M Aji, langkah itu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 12 Nomor 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Dalam kebijakan yang disahkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, dipaparkan larangan berpolitik sepanjang gelaran HBKB.

Baca: Massa #2019GantiPresiden Intimidasi Kelompok Berkaus #DiaSibukKerja Saat Car Free Day

"Semua kegiatan politik jelas dilarang, karena memang kegiatan yang diperbolehkan itu hanya kegiatan sosial, olahraga, dan seni," jelasnya saat dihubungi, Senin (30/4/2018).

Terkait kegiatan bernada politis, khususnya persekusi yang dilakukan seorang kelompok terhadap kelompok lainnya yang menajdi viral, pihaknya masih mendalami kasus itu. Sebab, menurutnya, Pergub tidak menjabarkan secara rinci terkait atribut peserta HBKB.

"Masih kita coba pelajari, apakah ada pelanggaran. Karena kalau pakai kaus harus dilihat dulu, nanti kalau enggak ada di aturan, kita malah yang disomasi," tuturnya.

Baca: Nilai Aksi Massa Berkaus #2019GantiPresiden Wajar, Fadli Zon: Saya Kira Tidak Ada Intimidasi

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku kesulitan mengawasi gelaran HBKB, lantaran banyaknya elemen masyarakat yang berkumpul. Di sisi lain, terdapat banyak koridor menuju pusat CFD di Bundaran HI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"CFD itu sifatnya masif dan banyak koridor untuk masuk (CFD), sehingga agak sulit. Yang jelas di CFD itu cuma ada tiga kegiatan yang diperbolehkan, lingkungan hidup, olahraga, dan seni budaya, selain itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang bernuansa politik, SARA, ataupun hasutan-hasutan yang bersifat negatif," paparnya, ditemui usai peresmian Kantor Kas Bank DKI di Terminal Terpadu Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (30/4/2018).

Terkait perseteruan yang terjadi, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama Kesbangpol dan Satpol PP DKI Jakarta. Sehingga, peristiwa serupa tidak kembali terulang dalam gelaran HBKB mendatang.

Baca: Polisi Bentuk Tim Selidiki Intimidasi Massa Kaus #2019GantiPresiden Terhadap Kelompok #DiaSibukKerja

"Ini harus menjadi pelajaran supaya CFD berikutnya dan di mana pun tidak terjadi lagi. Nanti kita analisa bareng Kesbangpol, sedangkan untuk penindakannya ada di Satpol PP," ucap Andri Yansyah.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menegaskan, pihaknya akan menjaga keamanan kawasan Ibu Kota, termasuk gelaran HBKB. Namun, dalam kasus ini pihaknya tidak dapat terjun langsung, mengingat kewenangan politik dipegang oleh Kesbangpol DKI Jakarta, sedangkan pelaksanaan HBKB dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Pada prinsipnya kami-Satpol PP akan menindak tegas seluruh keributan, menjaga ketenteraman. Tapi kembali lagi kepada peraturan, pada yang sudah diatur tidak boleh dilanggar, kalau ada pelanggaran kita pasti tertibkan," cetusnya, ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018). (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved