Hari Buruh

Dikawal 50.000 Pekerja, Rieke Desak Jokowi Bentuk Badan Riset Nasional

"Kami yakin, tidak mungkin pekerja maju tanpa adanya industri yang maju, tidak mungkin industri maju tanpa buruh yang maju."

Dikawal 50.000 Pekerja, Rieke Desak Jokowi Bentuk Badan Riset Nasional
Warta Kota/Dwi Rizki
KETUA Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka (di atas panggung, memegang poster) bersama puluhan ribu anggota KRPI menggelar aksi dan karnaval di kawasan Patung Kuda, selatan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Mereka menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membentuk Badan Riset Nasional. 

TIDAK HANYA mendorong agar pemerintahan pusat dapat segera mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka juga meminta agar Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dapat segera membentuk Badan Riset Nasional. Tujuannya, agar permasalahan antara industri dengan pekerja dapat terselesaikan.

"Kita siap menjadi bagian agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara industri, tetapi berbasis pada riset nasional. Oleh karena itu, kami juga meminta agar Presiden dapat membentuk segera Badan Riset Nasional," ungkapnya di sela-sela Karnaval Rakyat Pekerja Indonesia yang digelar Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) di Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (1/5/2018).

"Segera setelah Badan Riset Nasional itu terbentuk dilakukan kajian menyeluruh terkait problematika industri kita, dengan memposisikan rakyat pekerja sebagai subyeknya," tambahnya.

Permintaan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sangat beralasan. Sebab penyelesaian masalah harus dilakukan dengan tuntas lantaran hubungan antara perusahaan industri dengan tenaga kerja harus sejalan berkesinambungan.

"Jadi tidak bisa sepotong-sepotong, karena kami yakin tidak mungkin pekerja maju tanpa adanya industri yang maju, tidak mungkin industri maju tanpa buruh yang maju. Tidak mungkin buruh kuat tanpa industri yang kuat, tidak mungkin industri kuat tanpa buruh yang kuat," ungkapnya.

Dikawal 50.000 Pekerja

KETUA Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka (depan, ketiga dari kanan) bersama puluhan ribu anggota KRPI menggelar aksi dan karnaval di kawasan Patung Kuda, selatan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Mereka menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membentuk Badan Riset Nasional.
KETUA Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka (depan, ketiga dari kanan) bersama puluhan ribu anggota KRPI menggelar aksi dan karnaval di kawasan Patung Kuda, selatan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Mereka menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membentuk Badan Riset Nasional. (Warta Kota/Dwi Rizki)

Dalam menyuarakan tuntutannya, dirinya dikawal 50.000 pekerja yang berasal dari beragam elemen, antara lain Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Federasi Pekerja Pos Logistik Indonesia (FPPLI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) dan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN).

Mereka longmarch di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya dari Patung Kuda Menuju Istana Negara. Sementara Jalan Lingkar Monas Masih dibuka. Begitu juga dengan bus Transjakarta, seluruh masih beroperasi walau harus melambat saat bersinggungan dengan rombongan buruh.

"Aksi kita tidak marah-marah, karena kita berjuang dengan gembira. Karena kita semua berjuang dengan ikhlas," tandas Rieke.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved