Aliansi Korban Reklamasi Nilai Hakim Tidak Independen

pada saat proses gugatan berjalan, tergugat IV meninggal dunia, dan para penggugat diminta oleh Majelis Hakim untuk mencabut gugatan

Aliansi Korban Reklamasi Nilai Hakim Tidak Independen
istimewa
Unjuk Rasa Reklamasi 

Sejumlah orang yang menamakan diri Aliansi Korban Reklamasi (Akar) berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat Senin (30/4/2018). Mereka meminta kepada pengadilan untuk tetap memproses hukum gugatan para nelayan tersebut.

Koordinator Akar, Boby Khana mengatakan pihaknya menuntut kepada hakim untuk melakukan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta dengan PT Kapuk Naga Indah. Menurut dia, ada upaya hakim yang ingin menghentikan proses hukum terhadap gugatan perjanjian Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 1/Akta/Not/VIII/2017 tentang penggunaan pemanfaatan tanah di atas sertifikat hak pengelolaan Nomor 45/Kamal Muara Pulau 2 A (Pulau D) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Kapuk Naga Indah tersebut.

Dikatakannya, pada saat proses gugatan berjalan, tergugat IV meninggal dunia, dan para penggugat diminta oleh Majelis Hakim untuk mencabut gugatan. “Akar melalui kuasa hukum telah menyampaikan surat pencabutan terhadap hanya pada Tergugat IV, namun di tolak oleh Majelis Hakim dengan alasan gugatan harus dicabut semua,” ujarnya.

Ia menilai Majelis Hakim telah melakukan intervensi terhadap satu orang kuasa hukum yang menghadiri sidang. Dikatakannya, kuasa hukum Masfur Mufti diminta dan didesak untuk mencabut gugatan secara lisan ataupun tertulis.  “Masfur mencabut secara lisan tanpa sadar dan tanpa koordinasi dengan tim advokasi (penerima kuasa lainnya) serta tanpa izin dari para pemberi kuasa. Hakim tidak independen terhadap persidangan. Kemudian, kami minta hakim tetap melanjutkan persidangan class action perkara Nomor: 534/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR,” ujarnya.

Menurut dia, proses persidangan perkara sudah berjalan lebih dari empat bulan sejak didaftarkan. Namun, proses perkara masih tahap pemanggilan para pihak dan belum sampai pada tahap mediasi dan pembuktian.

Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved