Grab Amat Dekat Dengan Sanksi Pemerintah, Para Driver Harus Siap

GRAB Indonesia belum memutuskan terkait imbauan pemerintah untuk menjadi perusahaan transportasi umum dan melepaskan statusnya sebagai aplikator.

Grab Amat Dekat Dengan Sanksi Pemerintah, Para Driver Harus Siap
KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN
Managing Director Grab Indonesia Rizki Kramadibrata di Kantor Grab Indonesia, Jakarta, Jumat (6/4/2018). 

GRAB Indonesia sampai saat ini belum memberikan keputusan terkait imbauan pemerintah untuk menjadi perusahaan transportasi umum dan melepaskan statusnya sebagai aplikator.

"Kami belum memutuskan itu, sekali lagi kami ingin terus melakukan dialog dengan pemerintah karena ini melibatkan banyak pihak, bukan satu dua pihak," ucap Direktur Pemasaran Grab Mediko Azwar saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Hingga sampai saat ini, Mediko menjelaskan, Grab masih terus melakukan diskusi dengan pemerintah dan juga para pemangku kepentingan untuk menentukan keputusan yang akan dibuat.

Gari apa yang dikatakan Mediko, Grab Indonesia tak terlalu terburu-buru dalam memutuskan menjadi perusahaan transportasi atau tetap menjadi aplikator.

"Kami selalu berusaha bekerja sama dengan pemerintah dan kami mau semua pihak yang terkait ini didengarkan suaranya," imbuh dia.

Pada akhir Maret 2018 kemarin, pemerintah kembali mengapungkan niatan untuk kembali meregulasi soal transportasi dalam jaringan (daring) atau online.

Kali ini yang menjadi sasaran adalah aplikator atau perusahaan transportasi online, seperti Grab dan Go-Jek.

"Aplikator itu nantinya dijadikan sebagai perusahaan jasa angkutan umum, di samping adalah aplikator juga," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Moeldoko menilai bahwa perubahan status tersebut bisa menjadi satu dari sekian banyak solusi bagi permasalahan transportasi online saat ini.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun menjelaskan bahwa keputusan agar aplikator transportasi online berubah menjadi perusahaan transportasi umum akan dituangkan dalam revisi PM Perhubungan 108 tahun 2017.

Halaman
12
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help