Pengembang Harus Segera Serahkan Fasos dan Fasum karena Hambat Pemeliharaan dan Pembangunan

Fasos dan fasum jadi sulit dicatat contohnya membayar PJU, pemeliharaan saluran air, dan jalan lingkungan.

Pengembang Harus Segera Serahkan Fasos dan Fasum karena Hambat Pemeliharaan dan Pembangunan
Adaptivestrategies
Ilustrasi pemeliharaan fasos dan fasum terhambat karena tidak kunjung diserahkan. 

WARTA KOTA, TANGERANG -- Penyerahan fasilitas sosial (fasos) maupun fasisitas umum (fasum) dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah menjadi keniscayaan.

Karena itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf meminta kepada para pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya.

Hal tersebut disampaikan M Yusuf saat membuka acara Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga dan Badan Usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman Kota Tangerang di Ruang Rapat Lantai 3 Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

"Ketika pengembang belum menyerahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah yang dirugikan tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah sendiri," ujar M. Yusuf, Jumat (27/4/2018).

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf meminta kepada para pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya.
Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf meminta kepada para pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya. (Warta Kota/Andika Panduwinata)

Menurut mantan Kabid Aset Pemkot Tangerang tersebut, secara legalitas pemerintah jadi tidak punya kewenangan secara administratif untuk melakukan pembangunan maupun perawatan utilitas kota.

"Fasos dan fasum jadi sulit untuk dicatat dan juga sulit untuk contohnya membayar PJU, belum lagi pemeliharaan saluran air atau jalan lingkungan yang jadi terkendala," ucapnya.

"Hal-hal tersebut akan menjadi beban pemerintah terutama dari sisi legalitasnya. Sedangkan disisi lain masyarakat tahunya pemerintah, kalau lampu mati, ada jalan atau saluran rusak itu kewajiban pemerintah," sambung Yusuf.

Ia meminta peran aktif dari para pengembang untuk bisa menyerahkan fasos fasumnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (PSU).

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf meminta kepada para pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya.
Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang, M Yusuf meminta kepada para pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasumnya. (Warta Kota/Andika Panduwinata)

Di mana disebutkan bahwa PSU yang telah selesai dibangun oleh penyelenggara wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

"Dari 186 pengembang yang ada di Kota Tangerang baru 19 pengembang yang sudah menyerahkan fasos-fasumnya, sedangkan 38 pengembang lain baru menyerahkan sebagian dan dalam proses serah terima sementara sisanya belum menyerahkan," katanya.

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved