Home »

News

» Jakarta

Jusuf Kalla Imbau BPJS Ketenagakerjaan Hati-Hati Kelola Dana 321 Triliun

Wapres Jusuf Kalla mengingatkan agar BPJS Ketenagakerjaan berhati-hati mengelola dana Rp 321 triliun.

Jusuf Kalla Imbau BPJS Ketenagakerjaan Hati-Hati Kelola Dana 321 Triliun
Istimewa
Wapres Jusuf Kalla saat memberi sambutan terkait BPJS 

DALAM sambutannya membuka Seminar Nasional Ketenagakerjaan, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mengimbau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk berhati-hati dalam mengelola dana para peserta.

Sebagai pedoman dalam bernegara, negara menjamin untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang pada kesempatan ini ditujukan pada BPJS TK selaku pihak yang diberikan kewenangan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja tanah air.

“Saya tahu Anda (BPJS TK) ini banyak uang tapi itu bukan uang Anda, Anda diamanahkan oleh para pekerja untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Jadi, bagaimana Anda mengelola uang ini agar tidak salah langkah,” papar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).

Menurut JK, perusahaan asuransi sekarang ini bukan lagi berbicara bagaimana caranya mendapatkan peserta, melainkan bagaimana cara mengelola uang yang digelontorkan para peserta.

“Jangan sampai Anda salah langkah dalam menginvestasikan dana tersebut karena akan menjadi masalah besar,” tutur JK.

Membangun rumah bagi para pekerja sampai pada pembangunan tol diajukan JK sebagai contoh investasi yang bisa dilakukan oleh BPJS TK yang hingga saat ini mengantongi dana kepesertaan Rp 321 Triliun.

“Jadi ada manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan, sehingga kalau nanti ada krisis ekonomi dan semua orang mau narik dananya, harus ada,” tutur JK.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah investasi dalam mengamankan dana peserta, diantaranya dialokasikan untuk Deposito 9,34 persen, Surat Utang 61,10 persen, Saham 18,63 persen, Reksadana 10,23 persen, Properti 0.58 persen, dan Penyertaan 0.13 persen.

Soal pembangunan rumah bagi para pekerja Indonesia, Agus mengatakan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan beberapa bank dalam memberikan kredit ringan kepada peserta BPJS Ketenakerjaan dalam hal kepemilikan rumah baik Rusunawa maupun rumah petak.

“Tentunya dalam melakukan investasi, kami sesuaikan dengan regulasi (aturan) yang ada, kami tidak bisa sembarangan karena ada Peraturan Pemerintah yang mengatur semua itu, terkait rumah, kami pun sudah melakukan langkah tersebut,” papar Agus saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help