Ini Materi Pertemuan Ulama 212 dengan Presiden Jokowi

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Alumni 212 menuntut kebijakan presiden agar kriminalisasi terhadap ulama segera dihentikan.

Ini Materi Pertemuan Ulama 212 dengan Presiden Jokowi
Warta Kota/Hamdi Putra
Tim 11 Ulama Alumni 212 kala menggelar konferensi pers di Kawasan Tebet Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018). 

TIM 11 Ulama Alumni 212 bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu (22/4/2018).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, mereka menuntut kebijakan presiden agar kriminalisasi terhadap ulama segera dihentikan.

Tim 11 Ulama Alumni 212 mengaku ingin memberikan informasi yang akurat kepada presiden tentang fakta-fakta kriminalisasi yang menimpa para ulama.

"Kami mendengar sebelumnya dulu ketika kawan-kawan GNPF datang, presiden mengatakan tidak melakukan kriminalisasi dan tidak berniat kriminalisasi. Kemarin dalam pertemuan itu, kami sampaikan fakta-fakta bahwa kriminalisasi itu ada." Demikian kata Muhammad Al-Khaththath, sekretaris dan juru bicara Tim 11 Ulama Alumni 212 di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta sekitar sembilan bulan yang lalu, Yusuf Muhammad Martak, salah satu anggota Tim 11 Ulama Alumni 212, mengatakan bahwa presiden telah menginstruksikan Menkopolhukam untuk menindaklanjuti kasus kriminalisasi yang menimpa ulama.

"Namun setelah berjalannya waktu sembilan bulan tidak ada satu pun kasus yang dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan laporan yang belum jelas pun sudah ditindaklanjuti. Sedangkan laporan yang dibuat oleh para ulama tentang penistaan terhadap ulama dan kitab suci, rasul serta Tuhan pun tidak ada yang mendapatkan proses yang akurat, bahkan cenderung diolok-olok. Bahkan penista ini ada yang mencalonkan diri sebagai gubernur dan walikota," papar Yusuf Muhammad Martak.

Selain itu, pihaknya juga membantah bahwa pertemuan dengan presiden memuat unsur politis terkait pileg, pilpres maupun pilkada.

Akan tetapi hanya berfokus pada ketidakadilan yang dialami ulama, habaib dan para tokoh umat Islam.

"Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung. Kami fokus masalah kriminalisasi. Bahkan kami juga sampaikan tentang kenapa ada satu proses yang tidak ada dasar dan tidak memenuhi unsur hukum tapi dipaksakan. Itulah yang akhirnya presiden meminta pendapat dari kami yang harus dilakukan dan disampaikan ke aparat," terangnya.

Penulis: Hamdi Putra
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help